Taufiqurrahman lalu menanyakan apakah dana itu tercatat di APBD.

"Oke dana kompensasi untuk membangun, tapi itu dicatat enggak di APBD ?," tanya Taufiqurrahman.

"Dicatat," jawab Djarot.

"Dicatat di mana Pak?," tanya Taufiqurrahman lagi.

"Jadi dibangun terlebih dahulu dalam bentuk barang, dinilai dan baru masuk APBD. Sama seperti Simpang Susun Semanggi," ungkap Djarot.

"Itulah adalah dana dari kompensasi KLB, dihitung berapa, dicatat, masuk di dalam APBD, ada sisanya, sisanya untuk membangun trotoar."

Taufiqurrahman menilai dana kompensasi KLB harus dicatatkan terlebih dahulu dalam APBD kemudian baru dibahas di DPRD DKI Jakarta.

"Yang namanya denda kompensasi KLB atau apapun namanya, duitnya masuk dulu ke dalam pot besar yang namanya APBD, baru kemudian dibahas bersama DPRD DKI, ditentukan skala prioritas baru dialokasikan, mau ke mana. Bukan dipakai dulu buat bangun baru nanti dicatatkan. Itu keliru Pak," jelas Taufiqurrahman.

• Bahas Anies Baswedan di ILC, Pengamat Politik Peringati William, Sebut PSI Bisa Dituduh Punya Capres

Debat antara Taufiqurrahman dan Djarot membuat Karni Ilyas turun tangan lantaran keluar dari topik yang dibahas.

Pasalnya, diskusi ILC malam itu bukan membahas soal Ahok melainkan soal kebijakan Anies Baswedan.

Karenanya, Karni Ilyas pun sempat meminta debat tersebut untuk dihentikan.

"Saya kira kita menyimpang dari topik kita, jadi jangan diteruskan," potong Karni Ilyas.

Namun, Taufiqurrahman dan Djarot justru kembali berdebat.

"Ini saya luruskan, ada peraturan tentang pemerintahan daerah itu ada discretion," kata Djarot.

"Sekarang gini Pak, kalau ternyata sebagian dari duit itu, denda-denda itu dipergunakan untuk misalnya operasi politik, siapa yang tahu ? Karena tidak bisa dilakukan pengawasan," potong Taufiqurrahman.