Polemik APBD DKI 2020

Disalahkan soal Aibon Rp 82 Miliar, Anies Baswedan: Lebih Baik Dikira Bermasalah, Ternyata Enggak

Penulis: anung aulia malik
Editor: Ananda Putri Octaviani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempermasalahkan dirinya disalahkan atas masalah anggaran, karena dirinya bisa buktikan tak bersalah

"Bagaimanapun juga yang ngerjain kan staff DKI, tetap bertanggung jawab," jelas Anies Baswedan.

Ia mengatakan bahwa ketika muncul pertanyaan kenapa ada masalah tersebut, Anies Baswedan menjawab memang masalah tersebut telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

"Karena itulah ketika saya dibilang ini bermasalah, emang iya tiap tahun begini (bermasalah)," jelas Anies Baswedan.

Anies Baswedan mengatakan dirinya sebenarnya tidak ingin mengungkit soal kecacatan sistem anggaran.

"Saya itu sebenarnya enggak mau bilang soal sistem, coba kalau aku mau jadikan ini komoditas publik. Tahun lalu ketemu ini apa yang gua kerjain, langsung gua publish," papar Anies Baswedan.

Ia mengaku dirinya lebih memilih untuk bekerja secara diam-diam dan membenahi sistem dari dalam tanpa mengumumkannya ke publik.

"Enggak tuh diem aja, dikoreksi langsung, di-upgrade," jelas Anies Baswedan.

Kemudian Anies Baswedan menjelaskan dirinya lebih baik dituduh bersalah padahal dirinya tidak melakukan kesalahan itu, dibandingkan dikira tidak bermasalah ternyata justru memiliki salah.

"Sekarang saya bisa jelasin kan, tapi enggak apa-apa saya dianggap bertanggung jawab tapi saya tunjukkin itu (kecacatan sistem)," jelas Anies Baswedan.

"Lebih baik dikira bermasalah ternyata enggak, dari pada dianggap tidak bermasalah ternyata bermasalah," tambahnya.

Anies Baswedan Sindir Sistem Anggaran: 39.000 Item Dilihat Satu-satu Pakai Mata

Video dapat dilihat mulai menit 15.35

FITRA Sebut Anies Baswedan Langgar Pergub Jika Tak Unggah Proses Penganggaran

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan, Gubernur DKI Jakarta melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) jika tidak mempublikasikan informasi perencanaan anggaran.

FITRA menjelaskan ada kewajiban yang mewajibkan gubernur, untuk mempublikasikan ke publik setiap kebijakan atau rancangan kebijakan.

Dilansir TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube KompasTv, Sabtu (9/11/2019), Misbah mulanya berecerita tentang partisipasi FITRA dalam menyisir komponen-komponen KUA PPAS.

• Anggota DPRD DKI Masih Temui Banyak Kejanggalan Anggaran, Sindir Anies Baswedan Tidak Niat

Halaman
123