TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi pertanyaan soal bertanggung jawab atas polemik anggaran APBD DKI 2020.

Anies Baswedan mengaku tidak merasa stres dalam menghadapi hal tersebut.

Hal ini karena Anies merasa dirinya sudah melakukan yang seharusnya dilakukan.

Dikutip TribunWow.com, dari video unggahan kanal Youtube Deddy Corbuzier, Rabu (13/11/2019), Anies Baswedan mengatakan dirinya memang bertanggung jawab atas terjadinya kemunculan anggaran-anggaran janggal di APBD DKI 2020.

• Di ILC, Politisi PSI William Aditya Desak Anies Baswedan Unggah RAPBD, Karni Ilyas Beri Interupsi

"Begitu saya bilang saya tanggung jawab, betul," jelas Anies Baswedan.

Anies menjelaskan, ketika dirinya mengetahui hal itu, ia dengan segera melakukan tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang ada.

"Pertanyaannya, Anies ketika anda tahu ini apakah anda berbuat," jelas Anies Baswedan.

"Iya saya tahunya tahun lalu saya langsung bikin aplikasi, saya enggak guilty (bersalah) dong," tambahnya.

Anies Baswedan kemudian menjelaskan yang salah adalah ketika dirinya diam saja dan tidak melakukan apa-apa meski telah mengetahui apa yang salah.

"Kalau guilty (bersalah) itu gini, kalau tahu ada masalah diam, thats wrong (itu salah)," terang Anies Baswedan.

Anies mengaku, dirinya mengetahui adanya cacat dalam anggaran DKI 2020.

Langkah yang kemudian Anies Baswedan ambil adalah segera memperbaiki aplikasi anggaran dengan meningkatkannya.

"Jadi ketika ditanyain, ini betul, we found it last year (kita temukan ini tahun lalu), langsung bikin aplikasi upgrade-nya (perbaikan)," papar Anies Baswedan.

Anies Baswedan menjelaskan dirinya menemukan cacat pada tahun 2018.

Dan dengan segera memperbaiki cacat tersebut setelah ditemukan.

"Saya mulai tugas akhir 2017, 2018 ketemu nih begitu ketemu oke fix it (benahi itu)," jelas Anies Baswedan.

• Ada Kejanggalan APBD DKI, Kata Ade Armando soal Meme Joker Anies Baswedan: DPRD Tahu Kelakuannya

Anies Baswedan menjelaskan dirinya meningkatkan aplikasi yang lama agar angka-angka tak masuk akal tidak bisa lagi masuk ke proses penganggaran.

"Kita bikin aplikasinya untuk upgrade (peningkatan) ini supaya tidak berulang," jelas Anies Baswedan.

Anies Baswedan mengatakan untuk membuat aplikasi memakan waktu setahun lebih.

"Bikin aplikasi itu setahun lebih," kata Anies Baswedan.

Video dapat dilihat menit 9.58

William Aditya Sarana Ungkap Upaya Perjuangkan Transparansi Anggaran

Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia dalam memperjuangkan transparansi perencanaan anggaran.

Politisi asal PSI tersebut mengatakan dirinya bersama PSI sudah melakukan upaya melalui jalur resmi sebelum melalui sosial media, namun semua usaha lewat jalur resmi yang dilakukan PSI tak buahkan hasil.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Indonesia Lawyers Club, Selasa (12/11/2019), mulanya William menjelaskan PSI tidak serta merta langsung melakukan protes lewat media sosial.

Belum lama ini publik sempat dihebohkan oleh unggahan politisi PSI soal anggaran lem Aibon yang mencapai angka Rp 82 miliar.

"PSI ini juga tidak hanya berkoar-koar di media sosial," jelas William.

William kemudian menjelaskan upaya yang dilakukannya dan rekan-rekannya sebelum bersuara di media sosial.

Sebelum mengunggah kejanggalan anggaran di media sosial, sebelumnya William telah terlebih dahulu membahas hal tersebut di rapat-rapat DPRD.

"Tetapi PSI ini sudah menyampaikan hal serupa di rapat-rapat DPRD baik di rapat Banggar, dan di rapat-rapat komisi," paparnya.

• Anies Baswedan Sindir Sistem Anggaran: 39.000 Item Dilihat Satu-satu Pakai Mata

William kemudian menjelaskan langkah yang telah ditempuh oleh dirinya dalam memperjuangkan transparansi anggaran.

"Jadi saya misalnya, saya anggota badan anggaran, saya sudah meminta kepada Sekda, Kepala Sekda dengan jajarannya untuk segera mempublikasi APBD dokumen perncanaan ke website," terang William.

Usaha yang telah ditempuhnya berdasarkan keterangan William tidak membuahkan hasil dan tidak dihiraukan oleh pihak terkait.

"Tetapi tidak digubris sampai sekarang," tambahnya.

Tidak hanya dirinya, William mengatakan rekan-rekannya yang berasal dari PSI juga telah menyampaikan hal serupa di komisi-komisinya masing-masing

"Dan teman-teman komisi dari PSI juga sudah menyampaikan hal itu di komisi-komisi," kata William.

Ia kemudian mencontohkan salah satu rekannya yang juga Anggota DPRD dari Fraksi PSI telah mengkritisi kebiajkan tentang Formula E.

"Ara salah satu Anggota DPRD PSI juga sudah menyampaikan kritisi terkait Formula E di komisi E," jelasnya.

William mengatakan sebagai Anggota DPRD dirinya dan rekan-rekannya dari PSI sudah melakukan fungsi mereka sebagai Anggota DPRD.

"Jadi kami sudah melaksanakan fungsi jabatan kami sebagai Anggota DPRD," katanya.

• Bahas Anies Baswedan di ILC, Pengamat Politik Peringati William, Sebut PSI Bisa Dituduh Punya Capres

Sebagai salah satu upaya melalui jalur resmi, William kemudian menjelaskan dirinya sudah mengirim surat kepada BAPPEDA sebanyak 4 kali.

"Kami sudah bersurat kepada BAPPEDA empat kali," kata William.

"Mulai dari Jakarta tanggal 9 Agustus, lalu tanggal 30 September, lalu tanggal 24 Oktober dan terakhir ini tanggal 4 November. Ini untuk PLT Kepala Bappeda yang baru," jelas William.

Setelah menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan PSI tersebut, William kemudian menegaskan PSI tidak mencari panggung ketika bersuara di sosial media.

"Jadi kami PSI ini tidak mencari panggung, tidak mencari sensasi," kata William.

William kemudian mengatakan permohonan resmi yang telah dilakukannya untuk meminta adanya transparansi perencanaan APBD melalui diunggah ke website tidak dipenuhi.

"Kami sudah berusrat secara resmi kepada BAPPEDA, tapi tidak dipenuhi juga permohonan kami agar dokumen perencaan apbd 2020 tersebut di upload di wesbite," jelas William.

Video dapat dilihat mulai menit 4.37

(TribunWow.com/Anung Malik)