"Harusnya pembelanjaannya turut direvisi juga," tambah dia.

Kemudian William memaparkan perhitungan yang telah dilakukan oleh PSI.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PSI, ditemukan adanya kejanggalan berupa perbedaan jumlah pembelanjaan dan pendapatan pajak.

Pertama William kembali menjelaskan, pembelanjaan APBD DKI 2020 belum diubah menyesuaikan pendapatannya yang sudah diturunkan.

"Tapi berdasarkan reakpitulasi yang dilakukan oleh PSI selama pembahasan komisi ternyata masih ada pembelanjaan sebesar Rp 94,3 triliun," kata William.

Kemudian William membahas soal perbedaan pendapatan pajak.

"Berdasarkan penghitungan PSI target pajak di APBD 2020 ini sekitar Rp 49,5 triliun," terangnya.

Perhitungan tersebut dinilai PSI tidak tepat karena ketika internal PSI menghitung pendapatan pajak, kenyataannya hanya mungkin mencapai Rp 43,7 triliun.

"Tetapi berdasarkan hitungan internal dari Fraksi PSI harusnya realisasi pajak itu mungkin hanya sekitar Rp 43,7 triliun saja," tambah William.

• PSI Berikan Anies Baswedan Solusi Selesaikan Polemik APBD: Sangat Sederhana Permintaan dari PSI Itu

Perhitungan APBD DKI 2020 yang dilakukan oleh pemerintah dibandingkan dengan perhitugnan yang dilakukan oleh PSI.

Berdasarkan perbandingan tersebut, ketika William menggunakan data dari PSI, dirinya menemukan defisit anggaran sebesar Rp 10,7 triliun.

"Jadi kalau kita pakai versi yang dihitung oleh PSI. Ini bisa jadi APBD 2020 ini terancam defisit anggaran sebesar Rp 10,7 triliun," jelasnya.

William kemudian memaparkan barang apa saja yang bisa dibeli dengan uang sebesar Rp 10,7 triliun.

"Rp 10,7 triliun ini kalau dibelanjakan, bisa dapat 4280 Bus Scania lalu kita dapat misalnya 6.900 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), 1 RW bisa dapat 2 RPTRA," papar William.

Video dapat dilihat menit 6.30