Kabinet Jokowi

Soroti Debat Prabowo dan Politisi PDIP soal Anggaran Kemenhan, Pengamat Militer: Saya Menyayangkan

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid bersalaman sebelum melakukan rapat perdana soal Kemenhan.

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Militer sekaligus Direktur Imparsia, Al Araf menyayangkan rapat perdana Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dengan Komisi I DPR RI yang diselenggarakan secara tertutup, Senin (11/11/2019).

Diketahui, rapat Mehan dengan Komisi I DPR RI sempat dilaksanakan secara terbuka.

Namun, terdapat sesi rapat yang digelar tertutup, terkait dengan rincian anggaran Kementerian Pertahanan (kemenhan). 

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Talk Show tvOne, Al Araf menilai pemaparan visi dan misi Menhan belum seutuhnya sejalan dengan kebijakan umum pertahanan negara yang dibuat oleh presiden.

Rapat Tertutup dengan Prabowo, Effendi Simbolon Sebut Menhan Tetap Tak Terlalu Terbuka soal Ancaman

Setelah Prabowo Subianto, Kini Giliran Dahnil Anzar Masuk Kabinet Jokowi, Posisi di Kemhan

"Kalau saya lihat tadi ini belum satu rangkaian dengan kebijakan umum pertahanan negara."

"Misalkan, di dalam kebijakan umum pertahanan negara yang dibuat presiden, pada bagian akhir penutup itu dijelaskan bahwa dalam sektor pertahanan penting untuk melakukan pengawasan eksternal dan internal," terang Al Araf.

Lantas, ia menyinggung soal transparansi sang menteri.

"Dalam pengawasan eksternal dan internal harus ada upaya transparasi dan akuntabilitas dalam proses anggaran sampai dalam proses kebijakan," jelas Al Araf.

Al Araf juga menyinggung soal perdebatan yang sempat terjadi antara Prabowo Subianto dengan sejumlah anggota Komisi I DPR RI.

Diketahui dalam rapat perdana tersebut, sejumlah perwakilan fraksi partai politik meminta Prabowo Subianto untuk memaparkan rincian anggaran Kemenhan yang mencapai Rp 131 triliun.

Namum, pimpinan rapat Meutya Viada Hafid, serta Prabowo Subianto menolak hal tersebut dengan alasan rahasia negara.

"Nah, perdebatan tadi dalam fungsi pengawasan yang dilakukan DPR harusnya juga bisa masuk wilayah tentang anggaran," ucap Al Araf.

Lebih lanjut ia menyebutkan, keterbukaan tentang rincian anggaran Kemenhan juga perlu diketahui publik.

"Paling tidak publik bisa mengetahui berapa presentase anggaran pertahanan dan diarahkan ke mana saja. Tetapi kan tadi ditutup," ujar Al Araf.

Al Araf pun tak memungkiri bahwa dirinya cukup menyayangkan hal tersebut.

Pengamat Militer sekaligus Direktur Imparsia, Al Araf (Tangkapan Layar YouTube Talk Show tvOne)
Halaman
1234