TRIBUNWOW.COM - Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan, Gubernur DKI Jakarta melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) jika tidak mempublikasikan informasi perencanaan anggaran.

FITRA menjelaskan ada kewajiban yang mewajibkan gubernur, untuk mempublikasikan ke publik setiap kebijakan atau rancangan kebijakan.

Dilansir TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube KompasTv, Sabtu (9/11/2019), Misbah mulanya berecerita tentang partisipasi FITRA dalam menyisir komponen-komponen KUA PPAS.

• Anggota DPRD DKI Masih Temui Banyak Kejanggalan Anggaran, Sindir Anies Baswedan Tidak Niat

Saat melakukan penyisiran, FITRA menemukan beberapa komponen yang menurutnya janggal.

"Setelah kami terlibat dalam proses penyisiran, kami menemukan komponen-komponen yang menurut kami janggal," kata Misbah.

Komponen janggal tersebut satu di antaranya adalah lem Aica Aibon yang ternyata setelah diteliti lebih lanjut mencapai angka Rp 126 miliar.

"Seperti pembelian lem Aica Aibon tidak hanya Rp 82,8 miliar, tapi Rp 126 miliar," terangnya.

Ia mengatakan permasalahan utama di Pemprov DKI ada pada transparansi informasi.

"Problem utamanya adalah pada aspek transparansi yang tidak dijalankan Pemprov DKI," kata dia.

Misbah kemudian merespons cuplikan tayangan pernyataan Anies Baswedan, yang menganalogikan perbuatan PDIP dan PSI seperti mengambil sebuah potongan-potongan film yang belum jadi, dan mengatakan hal tersebut adalah cuplikan film yang akan tayang.

Ia mengatakan analogi yang dilakukan oleh Anies Baswedan adalah hal yang keliru.

"Kalau tadi Pak Anies Baswedan menganalogikan bahwa ini semacam pembuatan film, terus kemduain ada sebagian roll-nya yang diambil kemudian dipublikasikan. Ini saya rasa analogi yang keliru," terang Misbah.

Pernyataan Misbah didasari oleh fakta, yang dipublikasikan oleh PDIP dan PSI adalah dokumen publik.

"Karena APBD itu adalah dokumen publik," terang dia.

Misbah mengatakan ketika Anies Baswedan tidak mempublikasikan data tersebut, maka dirinya telah melanggar Pergub yang ditandatangani oleh dirinya sendiri.

"Ini justru melanggar Pergub yang ditandatangani sendiri oleh Pak Anies, Pergub 175 tahun 2016 tentang penyajian informasi publik," tambahnya.

Ia menjelaskan dalam Pergub tersebut tercantum seluruh kebijakan atau rancangan kebijakan berhak diketahui masyarakat umum.

"Di situ dicantumkan setiap kebijakan atau rancangan kebijakan bisa diketahui oleh publik," paparnya.

Video dapat dilihat mulai menit 9.00 :

Anies Baswedan Tak Unggah Data Karena Tak Mau Cari Perhatian

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dirinya sudah membahas kejanggalan anggaran APBD DKI Jakarta sejak lama.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (31/10/2019) kejanggalan APBD DKI awalnya diungkap oleh politisi PSI William Aditya Sarana.

Anies menyebut kejanggalan anggaran adalah hal lama yang telah dia bahas dalam rapat internal Pemprov DKI Jakarta.

• Disindir Anies Cari Panggung, PSI Ungkap Dugaan Kurangnya Kas Rehabilitasi Sekolah terkait Festival

"Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta). Saya sudah bicara sebelumnya, dan kita review," ujar Anies ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Ia mengganggap aksi buka data APBD DKI yang dilakukan oleh William hanya untuk cari panggung.

"Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi,” tambahnya.

Berbeda dengan PSI yang dianggap mencari perhatian, Anies mengatakan dirinya berfokus pada pembenahan sistem.  

“Loh kalau saya itu bukan (untuk beratraksi, manggung). Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian," ujar Anies.

Anies menyebut seseorang bicara karena tiga pilihan, dirinya bicara untuk menyelesaikan masalah.

"Jadi saya sering bicarakan. Orang ngomong itu ada tiga pilihan, menyelesaikan masalah, atau memperumit masalah, atau mengaktualisasi diri. Itu tiga pilihan itu kalau bicara. Nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah,” kata Anies.

Ia mengatakan dirinya telah memanggil dinas-dinas terkait untuk mengoreksi anggaran bermasalah.

“Karena itu saya panggil, saya koreksi satu per satu. Jadi anda sudah lihat forum (arahan Gub terkait KUA PPAS), cuman bedanya saya memang tidak umumkan,” tuturnya.

Anies Baswedan Persilakan Sri Mulyani Sisir Anggaran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilakan pemerintah pusat untuk melakukan penyisiran anggaran janggal DKI Jakarta yang sedang ramai dibicarakan.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan youtube realita tv, Minggu (3/11/2019), presenter realita tv Rahma Sarita menanyakan tanggapan Anies terhadap pemerintah pusat yang berencana menyisir anggaran DKI Jakarta.

Sarita bertanya kepada Anies soal Menteri Keuangan (Menkeu) Sri mulyani yang berkomentar akan bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menyisir APBD DKI.

Anies menjawab, Mendagri sudah mengatakan bahwa urusan penganggaran berada dalam kewenangan daerah.

"Pak Mendagri mengatakan semua urusan penganggaran adalah urusan daerah," jelas Anies.

Ia lanjut menjawab, anggaran akan dicek oleh pemerintah pusat ketika sudah resmi diketok dan dipastikan menjadi anggaran yang nantinya digunakan.

"Ketika sudah diketok jadi anggaran, baru nanti di-review oleh pemerintah pusat," kata dia.

Anies mengatakan ketika masih dalam proses perancangan, hal tersebut merupakan ranah pemerintah daerah dan DPR.

"Ketika masih dalam proses, dapurnya (ranahnya) Pemda dengan DPR," katanya.

Menanggapi berita-berita yang beredar soal pemerintah pusat akan turun tangan mengecek anggaran DKI Jakarta, Anies menjawab dirinya akan menunggu dan melihat apa yang akan terjadi.

"Saya rasa ada berita-berita yang memberikan kesan bahwa nanti akan ada pemerintah pusat, dan lain-lain, nanti kita lihat saja," terangnya.

Kemudian menanggapi pernyataan Rahma Sarita yang mengatakan sudah ada berita tentang Sri Mulyani yang berencana turun tangan, Anies menjawab singkat.

Ia mengatakan jika masih merasa kurang pekerjaan, dirinya akan memberikan tambahan pekerjaan menyisir anggaran DKI Jakarta.

"Buat saya silakan kalau masih kurang pekerjaan, saya tambahin pekerjaan ini (menyisir anggaran janggal DKI Jakarta)," tambahnya.

• Beri Pesan untuk Anies Baswedan, Politisi PDIP Ini Singgung Keterbukaan: Rakyat Berhak Tahu, Pak

Video selengkapnya dapat dilihat mulai menit 2.40:

(TribunWow.com/Anung Malik)