Najwa Shihab lantas kembali mengajukan pertanyaan pada William.

"Dan kinerja TGUPP yang Anda kritisi?," tanya Najwa Shihab.

• Gagal Terbang saat Mudik Lebaran, Staf Khusus Anies Baswedan Gugat Lion Air Rp 100 Miliar

Terkait hal itu, William mengaku pihaknya juga cukup kebingungan untuk menilai kinerja TGUPP.

"Kinerja TGUPP ini bahkan tidak bisa diukur menurut saya, kami Komisi A ini tidak bisa memanggil TGUPP, jadi kami benar-benar kebingungan ini bagaimana kami mengevaluasi kerja TGUPP," jelas William.

"Dan menurutnya gajinya terlalu besar gitu?," tanya Najwa Shihab.

William menambahkan, kenaikan gaji TGUPP selayaknya diimbangi dengan peningkatan kinerja lembaga tersebut.

"Gini loh, kalau meningkatkan anggaran tingkatkan juga dong kinerjanya, jadi kalau mau ningkatin anggaran kinerja juga dinaikin, jadi kamu benar-benar fair (adil -red) aja," kata William.

Simak video berikut ini menit 3.46:

Anies Baswedan Tanggapi Kasus Anggaran Tak Wajar DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilakan pemerintah pusat untuk melakukan penyisiran anggaran janggal DKI Jakarta yang sedang ramai dibicarakan.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan YouTube realita Tv, Minggu (3/11/2019), presenter Rahma Sarita menanyakan tanggapan Anies terhadap pemerintah pusat yang berencana menyisir anggaran DKI Jakarta.

Sarita bertanya kepada Anies soal Menteri Keuangan (Menkeu) Sri mulyani yang berkomentar akan bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menyisir APBD DKI.

• Politisi PSI Sebut Anies Baswedan Enggan Disalahkan soal APBD DKI: Kami Teriak Baru Dibenahi

Anies menjawab, Mendagri sudah mengatakan bahwa urusan penganggaran berada dalam kewenangan daerah.

"Pak Mendagri mengatakan semua urusan penganggaran adalah urusan daerah," jelas Anies.

Ia lanjut menjawab, anggaran akan dicek oleh pemerintah pusat ketika sudah resmi diketok dan dipastikan menjadi anggaran yang nantinya digunakan.

"Ketika sudah diketok jadi anggaran, baru nanti di-review oleh pemerintah pusat," kata dia.

Anies mengatakan ketika masih dalam proses perancangan, hal tersebut merupakan ranah pemerintah daerah dan DPR.

"Ketika masih dalam proses, dapurnya (ranahnya) Pemda dengan DPR," katanya. 

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami/Anung Malik)

WOW TODAY: