TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman menyoroti tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran DKI Jakarta.

Taufiqurrahman menyebut dalam perencanaan anggaran tersebut, tak mungkin semua masyarakat DKI Jakarta dilibatkan.

Namun, pernyataannya itu justru dipertanyakan oleh presenter Najwa Shihab.

Hal itu disampaikan melalui acara Mata Najwa, Rabu (6/11/2019).

• Kisruh APBD DKI, Politisi PSI Soroti Anies Baswedan yang Enggan Disalahkan: Kalau Mau Main, Ya Main

• Soroti Kerja TGUPP di Era Anies Baswedan, Politisi PSI Diskakmat Najwa Shihab: Zaman Ahok Kan Juga?

Mulanya, Taufiqurrahman menyinggung soal pernyataan Politisi PSI, William Aditya Sarana.

"Pertama saya mau ngelurusin dulu bahwa Bung William tadi sudah terima data KUA-PPAS bulan Juli, Anda lupa Anda dilantik jadi anggota DPRD 26 Agustus?," tanya Taufiqurrahman .

"Jadi bulan Juli Anda belum jadi anggota DPRD, itu yang pertama."

Lantas, ia menyinggung soal permintaan William agar Anies Baswedan mengunggah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

"Masalah RKPD dan KUA PPAS, menurut saya kalau dibilang tadi Mbak Nana penting enggak penting, menurut saya juga sama penting, enggak penting dan menurut saya wajib enggak wajib," jelas Taufiqurrahman.

"Karena sebenarnya yang perlu dietahui oleh publik adalah RAPBD yang sudah final, itu lah nanti yang akan dibahas bersama dengan DPRD DKI."

Taufiqurrahman menilai pernyataan William soal keterlibatan masyarakat DKI Jakarta dalam mengawasi anggaran itu tak ada gunanya.

Ia menyebut warga DKI Jakarta tak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu.

"Kalau tadi Bung William bilang biar seluruh warga Jakarta yang punya duit ikut menyisir anggaran, saya bilang itu pernyataan yang sia-sia karena warga Jakarta enggak bisa juga nyisir anggaran itu," terang Taufiqurrahman.

Taufiqurrahman berdalih warga Jakarta tak memiliki hak untuk mengawasi anggaran.

Menurutnya, anggota DPRD DKI Jakarta lah yang memiliki hak tersebut.

"Karena mereka enggak punya hak budgeting, yang punya hak budgeting itu anggota DPRD DKI, dan ada forum rapat resminya bagi angota DPRD DKI menyisir anggaran itu," ucap Taufiqurrahman.

"Ada rapat komisi-komisi, ada rapat banggar (badan anggaran), di situ lah disisir anggaran, dikiritisi sampai komponen kesatuan paling kecil bisa, tapi publik enggak bisa ngapa-ngapain."

Prsenter Najwa Shihab justru mempertanyakan pernyataan Taufiqurrahman itu.

"Tidak bisa atau dibuat tidak bisa?," tanya Najwa Shihab.

"Tidak bisa, mau ngapain coba publik, emang publik punya hak budgeting," jawab Taufiqurrahman.

• Kisruh APBD DKI, Politisi PSI Tanggapi Beda Anies Baswedan dan Ahok: Kalau Duit, Langsung Tutup

• Dana Miliaran Buat Konsultan RW, DPRD DKI: Keterlaluan, Orang Bodoh pun Mikirnya Sama, Mengada-ada

Najwa Shihab kembali menanggapi pernyataan Taufiqurrahman.

"Jadi anggota DPR yang dipilih rakyat yang berhak untuk menyoroti anggaran?," tanya Najwa Shihab.

Menurut Taufiqurrahman, di situ lah tugas anggota DPR.

Ia menyebut DPRD sebagai wakil rakyat yang bertuga menyalurkan suara rakyat.

"Mbak Nana, kita kan ada pemilu, rakyat hari ini direpresentasikan oleh anggota DPRD dong," ujar Taufiqurrahman.

"Jadi terserah anggota DPRD?," ucap Najwa Shihab kembali bertanya.

Simak video selengkapnya berikut ini menit 4.33:

Anies Baswedan Tanggapi Kasus Anggaran Tak Wajar DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilakan pemerintah pusat untuk melakukan penyisiran anggaran janggal DKI Jakarta yang sedang ramai dibicarakan.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan YouTube realita Tv, Minggu (3/11/2019), presenter Rahma Sarita menanyakan tanggapan Anies terhadap pemerintah pusat yang berencana menyisir anggaran DKI Jakarta.

Sarita bertanya kepada Anies soal Menteri Keuangan (Menkeu) Sri mulyani yang berkomentar akan bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menyisir APBD DKI.

• Politisi PSI William Singgung soal Anggaran DKI Jakarta, Taufiqurrahman: Itu Pernyataan yang Sia-sia

• Polemik APBD DKI Jakarta 2020, DPRD Ancam Coret Anggaran Tak Masuk Akal hingga Program Tak Jalan

Anies menjawab, Mendagri sudah mengatakan bahwa urusan penganggaran berada dalam kewenangan daerah.

"Pak Mendagri mengatakan semua urusan penganggaran adalah urusan daerah," jelas Anies.

Ia lanjut menjawab, anggaran akan dicek oleh pemerintah pusat ketika sudah resmi diketok dan dipastikan menjadi anggaran yang nantinya digunakan.

"Ketika sudah diketok jadi anggaran, baru nanti di-review oleh pemerintah pusat," kata dia.

Anies mengatakan ketika masih dalam proses perancangan, hal tersebut merupakan ranah pemerintah daerah dan DPR.

"Ketika masih dalam proses, dapurnya (ranahnya) Pemda dengan DPR," katanya. 

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami/Anung Malik)

WOW TODAY: