TRIBUNWOW.COM - Penyusunan Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (RAPBD) Pemprov DKI Jakarta kian pelik.

Pada masa dua tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kejanggalan-kejanggalan dalam RAPBD banyak terlihat.

Salah satu yang paling mencuat ke publik adalah soal anggaran pengadaan lem aibon.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Pafon Anggaran (KUA-PPAS) tertulis pengadaan lem aibon membutuhkan anggaran hingga Rp 82 triliun.

Isu tersebut mencuat setelah anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia William Aditya Sarana mengunggah kejanggalan itu di sosial media.

• Dilaporkan Gara-gara Ungkap APBD DKI 2020 Tak Wajar, Politisi PSI: Saya Siap Pertaruhkan Jabatan

Kejanggalan tersebut juga direspons oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan, sudah semestinya KUA-PPAS yang masuk sistem e-budgeting dan e-planning dapat diakses publik.

DPRD ancam coret anggaran tak realistis Anggaran yang tak realistis bukan hanya soal lem aibon.

Program penataan kampung kumuh juga menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai anggaran yang dikucurkan untuk penataan kampung kumuh terlalu besar.

Politisi PDI-P ini kemudian meminta revisi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta untuk membuat anggaran yang lebih masuk akal.

"Mereka harus ada revisi (anggaran), kalau tidak ya kami coret," ujar dia saat ditemui di Ruang Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/11/2019).

• Politisi PSI Dilaporkan ke Badan Kehormatan karena Buka Kejanggalan APBD DKI, Sanksi Ini Menanti

Terancam Dicoret DPRD

Dana yang digelontorkan untuk penataan 76 Rukun Warga (RW) dinilai masih terlalu fantastis.

Untuk kajian saja, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran Rp 500 juta sampai Rp 600 juta per RW.