TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman menyoroti tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran DKI Jakarta.
Taufiqurrahman menyebut dalam perencanaan anggaran tersebut, tak mungkin semua masyarakat DKI Jakarta dilibatkan.
Namun, pernyataannya itu justru dipertanyakan oleh presenter Najwa Shihab.
Hal itu disampaikan melalui acara Mata Najwa, Rabu (6/11/2019).
• Kisruh APBD DKI, Politisi PSI Soroti Anies Baswedan yang Enggan Disalahkan: Kalau Mau Main, Ya Main
• Soroti Kerja TGUPP di Era Anies Baswedan, Politisi PSI Diskakmat Najwa Shihab: Zaman Ahok Kan Juga?
Mulanya, Taufiqurrahman menyinggung soal pernyataan Politisi PSI, William Aditya Sarana.
"Pertama saya mau ngelurusin dulu bahwa Bung William tadi sudah terima data KUA-PPAS bulan Juli, Anda lupa Anda dilantik jadi anggota DPRD 26 Agustus?," tanya Taufiqurrahman .
"Jadi bulan Juli Anda belum jadi anggota DPRD, itu yang pertama."
Lantas, ia menyinggung soal permintaan William agar Anies Baswedan mengunggah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Masalah RKPD dan KUA PPAS, menurut saya kalau dibilang tadi Mbak Nana penting enggak penting, menurut saya juga sama penting, enggak penting dan menurut saya wajib enggak wajib," jelas Taufiqurrahman.
"Karena sebenarnya yang perlu dietahui oleh publik adalah RAPBD yang sudah final, itu lah nanti yang akan dibahas bersama dengan DPRD DKI."
Taufiqurrahman menilai pernyataan William soal keterlibatan masyarakat DKI Jakarta dalam mengawasi anggaran itu tak ada gunanya.
Ia menyebut warga DKI Jakarta tak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu.
"Kalau tadi Bung William bilang biar seluruh warga Jakarta yang punya duit ikut menyisir anggaran, saya bilang itu pernyataan yang sia-sia karena warga Jakarta enggak bisa juga nyisir anggaran itu," terang Taufiqurrahman.
Taufiqurrahman berdalih warga Jakarta tak memiliki hak untuk mengawasi anggaran.
Menurutnya, anggota DPRD DKI Jakarta lah yang memiliki hak tersebut.