Polemik APBD

Sebut Ingin Bantu Anies Baswedan soal Kisruh APBD, PSI Singgung Transparansi dan Gunung Es: Kasihan

Penulis: Laila Zakiyya Khairunnisa
Editor: Mohamad Yoenus
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan)

TRIBUNWOW.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui kader sekaligus yang berperan Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan dirinya justru ingin membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal kisruh anggaran yang janggal.

Hal itu dilakukan William dengan niatan karena merasa iba karena Gubernur harus menyisir sendiri anggaran yang bermasalah.

Dalam pengakuannya, William lantas menyinggung perihal transparansi sekaligus gunung es terkait kisruh APBD tersebut.

 

Taufik Gerindra Minta PSI Kurangi Kegenitannya soal Anggaran DKI: Dulu Temuan Saya Juga Ada

Dilaporkan Gara-gara Ungkap APBD DKI 2020 Tak Wajar, Politisi PSI: Saya Siap Pertaruhkan Jabatan

Hal itu diungkapkan William, seperti dikutip TribunWow.com dari video yang diunggah melalui kanal Youtube Partai Solidaritas Indonesia, Selasa (5/11/2019).

Awalnya, William menerangkan bahwa yang membuat kasus APBD ini menjadi polemik seperti saat ini adalah karena tak adanya transparansi.

"Yang jadi titik masalahnya sebenarnya transparansi," kata William.

Sebagai sosok yang pertama kali mengungkap anggaran janggal itu ke publik, William lantas menerangkan bahwa temuannya itu tak seberapa.

Ia bahkan menganggap temuan mengenai anggaran yang janggal itu hanya sebagian kecil dari permasalahan yang sebenarnya terjadi di pemerintahan daerah.

"Sebenernya temuan-temuan yang kita temukan itu sebenarnya puncak dari gunung es," terangnya.

Hingga akhirnya memutuskan membagikan kejanggalan itu ke publik, William mengungkapkan alasannya.

"Jadi maksud kami buka semuanya ke publik adalah meningkatkan public awareness," ucap William.

Bahas Kisruh RAPBD, Anies Baswedan Tak Bantah Dirinya Diincar, Ini Jawabannya soal Maju Pilpres 2024

William ingin masyarakat terlibat untuk mengecek adanya anggaran yang janggal itu.

"Agar masyarakat mengerti, penting banget masyarakat terlibat dalam proses penganggaran," jelasnya.

William mengungkapkan bahwa inisiatif penyisiran anggaran berasal dari Fraksi PSI.

"Kalo kami dari fraksi ada kebijakan sebulan dua bulan sebelumnya menyisir anggaran," ungkap William.

"Jadi inti dari menjadi anggota dewan kan menjaga uang rakyat."

Ia menilai tak mungkin jika anggota DPRD DKI yang dengan jumlah terbatas mampu menyisir seluruh anggaran.

Sehingga dirinya menyarankan untuk menggunakan cara digital dan membiarkan masyarakat membantu pengecekan anggaran.

"Kita cuma ada 106, kalau diupload di website seluruh masyarakat DKI Jakarta bisa bantu nyisir," paparnya.

Lebih lanjut, William mengungkapkan bahwa dirinya menyimpan rasa iba kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Pasalnya tak mungkin jika seorang Gubernur seorang diri harus menyisir anggaran di seluruh kawasan DKI Jakarta.

Soal Kejanggalan RAPBD DKI, PSI Peringatkan Anies Baswedan: Jangan sampai ASN Jadi Kambing Hitam

"Gubernur sebenarnya kasihan juga karena enggak mungkin kan dia sendirian menyisir seluruh anggaran yang ada di DKI Jakarta," kata William.

Oleh karena itu dirinya berniat untuk mengajak masyarakat untuk membantu menyisir anggaran.

"Makannya ayo kita libatkan seluruh masyarakat DKI sama-sama kita menyisir," tandasnya.

"Justru saya mau bantu,"

Lihat video selengkapnya di bawah ini:

PSI Bantah Cari Panggung soal Polemik APBD DKI Jakarta

 William Aditya Sarana anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan William cari panggung.

Dilansir TribunWow, William mengatakan DPRD mempunyai fungsi pengawasan dan budgeting dan ia berupaya menjalankan fungsi tersebut.

"Saya ini cuma melaksanakan sumpah jabatan saya, dan kami tidak mencari sensasi, kami sudah bersurat dari Bulan Agustus," kata William dalam akun YouTube milik Ruhut Sitompul, Minggu (3/11/2019).

Soal Polemik APBD DKI 2020, Anies Baswedan: Kalau Ada Masalah Ya Dikoreksi, Bukan Diramaikan

 

Ruhut Sitompul saat bertanya pada William Aditya mengenai APBD DKI (YouTube Ruhut P Sitompul)

Menurut William, surat dari PSI tersebut tidak mendapat tanggapan dari pihak terkait, sehingga tidak pas jika ia dianggap mencari sensasi.

Tak hanya itu, ia juga menjelaskan terkait viralnya anggaran yang janggal.

William mengatakan, DPRD DKI Jakarta saat ini sedang membahas tentang RAPBD, sebelum membahas tentang hal tersebut, DPRD membahas tentang kebijakan umumnya terlebih dahulu.

"Yang membuat ramai itu karena Pak Anies tidak mengunggah dokumen-dokumen APBD 2020," ujar William.

Seharusnya setiap tahapan proses tersebut diunggah ke website APBD DKI padahal tahapan ini dilakukan di zaman pemerintahan gubernur sebelum Anies.

Anies Baswedan disebut mengunggah anggaran ketika sudah jadi.

Anies Sebut Angka Tak Masuk Akal APBD Ada sejak Era Ahok, Bedanya Tidak Ada yang Foto dan Menyebar

Anggota DPRD DKI ini juga menyatakan,saat Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur, proses penyusunan anggaran selalu diunggah ke website resmi Pemprov DKI tersebut.

Selain itu, William juga menyoroti sikap Anies yang menyalahkan sistem dan pemerintahan sebelumnya.

"Dibilang sistem yang dibuat Pak Ahok kurang baguslah, dan sebagainya," ujar William.

"Justru saya mau bilang ke Pak Anies, beliau kan sudah dua tahun jadi gubernur, seharusnya kalau melihat ada kesalahan di sistem, segera diperbaiki,"

"Bukan setelah viral tiba-tiba mau memperbaiki sistemnya dan menyalahkan gubernur sebelumnya," tambah dia.

Aksi William tersebut kemudian dipuji oleh Ruhut yang mewawancarainya.

"Waktu kau ku lihat di medsos, (pernyataan William) tunggu saya akan buka-bukaan, wah keren banget," ujar Ruhut diikuti tawa William.

Lihat video selengkapnya pada menit ke 02.35:

 

Soroti Anggaran Lem Aibon di APBD DKI, Ruhut Sitompul: Kalau Dibelikan Cendol Bisa Banjiri Jakarta

Sebelumnya diberitakan, William Aditya Sarana membongkar kejanggalan terkait pengadaan alat tulis kantor dengan nilai yang fantastis.

Ia bersama dengan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad kemudian menggelar konferensi pers terkait temuan ini.

Dalam video konferensi yang disiarkan melalui akun Facebook PSI tersebut, William mengungkapkan data RAPBD DKI 2020 sempat diunggah ke situs apbd.jakarta.go.id, pada 11 Oktober siang.

Namun, data tersebut dihapus pada sore harinya.

Ia juga menegaskan penemuan ini tidak mengada-ada.

"Ini tidak mengada-ada, temuan ini ada di website, mau dikatakan salah ketik lagi?" ujar William Aditya Sarana, Rabu (30/10/2019). (TribunWow.com)