Polemik APBD DKI 2020

Minta Anies Baswedan Transparan soal APBD Jakarta, Anggota DPRD PDIP Bandingkan saat Dimpimpin Ahok

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Nahdiah eminta kepada Gubernur Jakarta, Anies Baswedan untuk transparan soal anggaran APBD DKI dan membandingkannya dengan periode sebelumnya saat dipimpin oleh Ahok, Rabu (6/11/2019).

"Karena dituding begitu, saya terpaksa menjawab dan terpaksa saya tunjukkan, ada semua (kejanggalan) dari tiap tahun," tambahnya.

Anies mengatakan orang yang ingin menuduh dirinya bersalah, malah membuat dirinya bisa mengatakan kalau hal ini adalah warisan dari gubernur sebelum dirinya.

"Jadi yang semula mau mengatakan ini adalah salahnya sekarang (era Gubernur Anies Baswedan), malah sekarang bisa saya katakan ini adalah warisan (gubernur terdahulu)," papar Anies.

Anies mengatakan karena ada yang mengangkat kejanggalan ini, ia terpaksa menjawab dengan memberikan data-data kejanggalan yang terjadi sebelum ia memimpin.

"Gara-gara Anda angkat, terpaksa saya harus menjawab," kata dia.

Video selengkapnya dapat dilihat mulai menit 4.30:

PSI Tuntut Anies Transparan

Juru Bicara (jubir) DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan PSI ingin membantu para Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menjadi kambing hitam dalam proses penganggaran.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube KompasTv, Senin (4/11/2019), Rian mulanya menjelaskan PSI sudah sejak awal ingin mendorong terjadinya transparansi proses penganggaran.

"PSI sejak awal mendorong adanya transparansi proses penganggaran," jelas Rian.

• Tuai Kritik dan Wajahnya Jadi Meme Joker, Anies Baswedan: Semua yang Ramaikan Itu Saya Terima Kasih

 

Jubir DPW Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta Rian Ernest menyebut seharusnya Gubernur DKI Anies Baswedan terbuka soal anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. (YouTube KOMPASTV)

Ia kemudian menjelaskan alasan transparansi adalah agar seluruh warga DKI Jakarta dapat mengecek sendiri detail anggaran dari awal hingga akhir.

"Kenapa, agar semua mata yang ada di DKI Jakarta ini bisa melihat rinci detil anggaran sejak awal," jelasnya.

Rian tidak ingin publikasi anggaran hanya dilakukan setelah di akhir penetapan.

"Bukan di akhir penetapan," kata dia.

Rian yakin adanya transparansi akan sangat membantu tugas dari para aparatur sipil negara di Pemprov DKI Jakarta.

Halaman
123