TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya, meminta Gubernur Anies Baswedan untuk berbenah diri.

Diketahui sebelumnya, William Aditya merupakan sosok pertama yang menyoroti masalah anggaran Lem Aibon DKI Jakarta yang berjumlah Rp 82,8 miliar.

Anies Baswedan disebut William selalu menyalahkan pihak lain saat menanggapi kasus anggaran DKI Jakarta yang dinilai tak wajar.

Hal itu disampaikan William melalui acara Mata Najwa, yang tayang pada Rabu (6/11/2019).

• Kisruh APBD DKI, Politisi PSI Tanggapi Beda Anies Baswedan dan Ahok: Kalau Duit, Langsung Tutup

• Politisi PSI Desak Hal Ini pada Anies Baswedan, Disambut Tepuk Tangan Hadirin saat Bahas Uang Rakyat

"Pak Gubernur Anies Baswedan ini selalu menyalahkan sesuatu yang di luar dirinya, dia menyalahkan anak buahnya, dia menyalahkan sistemnya," terang William.

Telah menjabat selama 2 tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilainya sudah terlambat jika kini baru akan membenahi sistem perencanaan anggaran.

"Dan sekarang dia kan sudah hampir kurang lebih 2 tahun menjabat, kenapa baru dibenahi sekarang sistemnya?," ucap William.

"Setelah kami teriak-teriak baru dibenahi sistemnya," imbuhnya.

Lantas, William meminta Anies Baswedan untuk mengevaluasi diri.

Sebab, kekisruhan APBD DKI Jakarta sebelumnya belum pernah terjadi.

"Jadi tolong evaluasi diri juga, seperti dikatakan Ima (Politisi PDIP) tadi bahwa kalau punya niat untuk main ya main, kan harus ada political will juga dari Pak Anies Baswedan," terang William.

Keberadaan e-budgeting disebut William seharusnya bisa memudahkan Anies Baswedan dalam menyisir anggaran DKI Jakarta.

"Apalagi sekarang kita masih pakai sistem yang lama, gunakan dulu sistem ini sebaik-baiknya, dengan mengunggah seluruh dokumen perancangan APBD 2020 tersebut ke website," ujarnya.

"Jangan sampai punya pola pikir tunggu disahkan dulu, tunggu final dulu baru di-upload, itu udah telat, kalau kita ketemunya baru di ujung gimana?," imbuh William.

Terkait hal tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Mahdiah.

Ima menyebut adanya anggaran tak wajar itu merupakan akibat dari tidak adanya transparansi Anies Baswedan kepada publik.

"Dan Pak Anies kan sudah 2 tahun dan kemarin tidak terjadi apa-apa, dan sekarang ini kenapa bisa terjadi?," jelas Ima.

"Kalau menurut saya tidak adanya transparansi kepada baik itu publik maupun kita sebagai DPRD itu sendiri."

Lantas, Ima mengimbau Anies Baswedan untuk meluangkan waktu menyisir anggaran DKI Jakarta.

• Politisi PSI William Aditya Beri Ancaman pada Anies Baswedan, Ini Konsekuensinya jika Tak Dipenuhi

• Tanggapi Beda Anies Baswedan dan Ahok Susun Anggaran, Najwa Shihab: Apakah Itu Tanda Kemunduran?

Ia juga membandingkan Anies Baswedan dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

"Justru fungsi dari kita sebagai atasan, sebagai gubernur, Pak Anies sebagai eksekutif harus menyisihkan waktunya untuk menyisir," terang Ima.

"Karena bagaimanapun kita yang dari manual ke e-budgeting kan sudah lebih bagus, nah di sini zamannya Pak Ahok Beliau menyisihkan waktunya untuk menyisir hal yang seperti ini," imbuhnya.

Ima menambahkan, kurangnya pengawasan Anies Baswedan sebagai gubernur merupakan penyebab utama adanya anggaran-anggaran tak wajar di DKI Jakarta.

"Dan di sini saya lihat Pak Anies tidak ada, nah itu yang menjadi permasalahan yang paling utama," imbuh Ima.

Simak video berikut ini menit 5.05:

Anies Baswedan Tanggapi Kasus Anggaran Tak Wajar DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilakan pemerintah pusat untuk melakukan penyisiran anggaran janggal DKI Jakarta yang sedang ramai dibicarakan.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan YouTube realita Tv, Minggu (3/11/2019), presenter Rahma Sarita menanyakan tanggapan Anies terhadap pemerintah pusat yang berencana menyisir anggaran DKI Jakarta.

Sarita bertanya kepada Anies soal Menteri Keuangan (Menkeu) Sri mulyani yang berkomentar akan bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menyisir APBD DKI.

• Soroti Kerja TGUPP di Era Anies Baswedan, Politisi PSI Diskakmat Najwa Shihab: Zaman Ahok Kan Juga?

• Hasil Sidang Komdis PSSI, Gubernur Sugianto Sabran dan Pemain Kalteng Putra Patrich Wanggai Disanksi

Anies menjawab, Mendagri sudah mengatakan bahwa urusan penganggaran berada dalam kewenangan daerah.

"Pak Mendagri mengatakan semua urusan penganggaran adalah urusan daerah," jelas Anies.

Ia lanjut menjawab, anggaran akan dicek oleh pemerintah pusat ketika sudah resmi diketok dan dipastikan menjadi anggaran yang nantinya digunakan.

"Ketika sudah diketok jadi anggaran, baru nanti di-review oleh pemerintah pusat," kata dia.

Anies mengatakan ketika masih dalam proses perancangan, hal tersebut merupakan ranah pemerintah daerah dan DPR.

"Ketika masih dalam proses, dapurnya (ranahnya) Pemda dengan DPR," katanya. 

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami/Anung Malik)

WOW TODAY: