Menurut Sugiyanto, tindakan William telah menimbulkan kegaduhan.

Hal tersebut dinilai melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Apalagi, unggahan mengenai kejanggalan usulan anggaran, seperti lem Aibon Rp 82,8 miliar dan pulpen Rp 123 miliar, diekspos di forum tidak resmi melalui jumpa pers dan media sosial.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto dalam keterangan resmi, Senin (4/11/2019).

Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana membongkar sejumlah kejanggalan pada RAPBD DKI 2020.

Ia menemukan anggaran yang tak masuk akal untuk sejumlah barang.

Temuan ini didapatkan PSI pada data Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang sempat diunggah Pemprov DKI di website APBD Jakarta.

Data tersebut sempat diunggah pada situs apbd.jakarta.go.id, Jumat (11/10/2019) siang.

Namun, data tersebut kemudian di hapus pada sore harinya.

"Ini tidak mengada-ada, temuan ini ada di website, mau dikatakan salah ketik lagi?" ujar William Aditya Sarana, anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Rabu (30/10/2019).

Tak hanya itu, terdapat pengadaan barang lain seperti lem aibon sebesar Rp 82,8 M bagi 37.500 orang untuk satu tahun.

Ini artinya satu orang mendapat dua kaleng lem aibon.

Meskipun tak lagi dapat diakses di situsnya, masyarakat dapat melihat rancangan anggaran ini di akun twitter pribadi milik William yang sempat abadikan.

Selain itu, PSI juga menyatakan tak akan menyetujui anggaran sebelum semuanya jelas.

"PSI tak akan menyetujui anggaran untuk disahkan sebelum setiap komponen dalam anggaran dibahas secara mendalam,tajam, dan transparan," ujar William.