TRIBUNWOW.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Misbah Hasan mengungkap adanya kejanggalan terkait transparansi anggaran DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan melalui channel Youtube Najwa Shihab pada Rabu (6/11/2019).

Misbah Hasan awalnya mengungkapkan tidak adanya transparansi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tidak mengunggah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020.

• Pamerkan Kertas-kertas Ini, PSI Tegas Tak Bocorkan Rahasia Negara: Jangan Dianggap PSI Bisa Hacking

Akibatnya, warga DKI Jakarta seharusnya berhak memohon pada Pemprov untuk melihat dokumen rancangan tersebut

"Kalau saya begini Mbak Nana, level transparansi kan ada beberapa, yang pertama yang paling tinggi itu ketika diupload resmi Pemda DKI."

"Nah kalau memang tidak ada komitmen untuk mengupload itu, derajat transparansi yang lebih rendah ketika masyarakat warga DKI itu memohon dokumen harusnya diberikan," kata Misbah Hasan seperti dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Najwa Shihab pada Rabu (6/11/2019). 

Namun, Seknas Fitra saat meminta dokumen agar bisa melihat Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, justru ditolak oleh Pemprov.

Pemprov beralasan karena masih dalam proses pembahasan.

"Seknas Fitra tanggal 16 Oktober melayangkan dokumen permohonan KUA-PPAS 2020."

"Itu dibalas 30 Oktober jawabannya ditolak karena ini masih proses pembahasan, akan diberikan ketika itu sudah selesai dibahas," jelasnya.

Sehingga, Misbah merasa bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah mencederai partisipasi rakyat dalam pembangunan daerah lantaran tidak adanya transparansi.

"Nah ini kan sebenarnya mencederai makna partisipasi, untuk apa dokumen yang sudah selesai kemudian baru dibuka aksesnya jadi ini saya anggap bahwa partisipasi yang akan dilakukan juga tidak akan bermakna," ungkap Misbah.

Lalu, Ketua TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) DKI Jakarta, Amin Subekti yang turut hadir di Mata Najwa  menegaskan Pemprov telah transparan.

Hal itu terkait susunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta yang kini tengah ramai diperbincangkan.

"Jadi menilai transparansi apakah salah satunya ketika seluruh rancangan itu bisa diakses oleh publik?," tanya Najwa Shihab pada Amin Suberkti.

• Tanggapi Beda Anies Baswedan dan Ahok Susun Anggaran, Najwa Shihab: Apakah Itu Tanda Kemunduran?

Amin menjawab, semua pihak boleh berpendapat namun ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta memiliki aturannya sendiri.

"Masing-masing oleh pendapat itu, bebas saja, tapi kami memegang pakem-pakem dalam proses penganggaran tadi."

"Selama itu adalah dokumen itu adalah anggaran kan sebenarnya produk dari dua belah pihak lagi-lagi saya ingin mengatakan seperti itu produknya eksekutif, produknya legislatif," jelas Amin.

Amin menilai, pemerintah DKI Jakarta selalu transparan seperti era sebelumnya.

"Kemudian ketika sudah dibahas itu lah disebut dengan anggaran dan kita pasti transparan, dari tahun-tahun sebelumnya kita transparan," kata Amin.

Kemudian, Najwa Shihab kembali bertanya dengan jelas mengapa pada periode sebelumnya meski proses pengganggaran belum selesai namun sudah diupload sedangkan kini tidak.

"Tolong dijawab Pak Amin kenapa periode sebelumnya di-upload, sekarang tidak? ," tanya Najwa Shihab.

Amin menegakan, pihaknya juga menggunggah hasil penyususan anggaran.

"Tahun sebelumnya 2017 kita juga upload sebenarnya, setelah jadi kita upload," jawab Amin.

"Sebelum jadi?," ujar Najwa Shihab mengonfirmasi.

"Sebelum jadi kan masih proses pembahasan, memang belum final," jawab Amin lagi.

• Beda Cara Anies dan Ahok Susun APBD, Anggota DPRD Fraksi PDIP: Kalau Terbuka, Ini Tak akan Terjadi

Mendengar itu, Najwa Shihab lantas kembali bertanya mengapa pada periode sebelumnya meski proses pengganggaran belum selesai namun sudah di-upload sedangkan kini tidak.

"Tapi periode yang lalu bahkan belum finalpun bisa diakses dan sekarang kenapa mundur?," tanya Najwa Shihab.

"Nggak mundur, saya kira kita ingin menghargai proses penganggaran yang ada saja," bantah Amin.

Mendengar itu, Najwa Shihab bertanya apakah hal yang dilakukan tim Gubernur DKI Jakarta itu tidak menghargai publik.

"Menghargai DPRD tapi tidak menghargai publik? Ketika tidak boleh mengakses," tanya Najwa Shihab.

Amin membantah bahwa publik sudah dilibatkan sejak awal.

"Bukan begitu, tapi kita menghargai semua, publik itu sudah dilibatkan dari awal, tadi saya sudah katakan publik itu sudah dilibatkan dari awal," jelas Amin.

Lantas, Najwa Shihab bertanya mengapa Setnas Fitra tidak boleh melihat susunan RAPBD 2020. 

"Ketika diminta oleh Setnas Fitra ditolak itu kenapa?," tanya Najwa Shihab. 

Sekali lagi, Amin menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa memamerkan susunan RAPBD 2020 karena masih dalam proses pembahasan.

"Tadi lagi jawabannya jelas kan itu belum final kan," kata Amin. 

Lihat videonya mulai menit ke-4:41:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)