TRIBUNWOW.COM - Politisi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi turut mengomentari soal isu radikalisme yang tengah ramai diperbincangkan.

Aboe Bakar Al-Habsyi memprotes pejabat yang mengeluarkan kebijakan hingga membuat pro kontra di masyarakat, seperti wacana pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di lingkungan institusi negara.

Aboe Bakar Al-Habsyi mengingatkan pejabat agar paham Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing.

• Keras, Politisi PKS Bongkar Siapa Pelaku Radikalisme di Indonesia saat Hadir di ILC: Jangan Ditutupi

"Eh tolong nih para pejabat-pejabat tau tupoksilah tau ngerti lah, baru beberapa hari sudah bikin gaduh gimana sih," kata Aboe Bakar dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club pada Rabu (6/10/2019).

Sehingga, ia meminta agar pejabat-pejabat yang dimaksud untuk tidak menciptakan wacana-wacana yang menimbulkan kontroversi.

"Bikinlah kelembutan, umat bikin kesejukkan. Bukan kegaduhan, kasih tupoksinya," kata dia.

Menurut Aboe Bakar, biarlan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang mengatasi masalah terkait radikalisme di Indonesia.

"Kalau masalah radikal kasih tuh BNPT, clear nggak?," ucap Aboe Bakar.

Bahkan, mantan Anggota DPR ini tak segan pihaknya akan memberikan bantuan anggaran demi menindak terorisme.

"Kalau butuh anggaran kita bantu, kan clear jadinya."

"Sebab undang-undangnya kita yang buat juga, undang-undang terorisme di BNPT kita juga yang bantu di Komisi III, ini mitra kita," papar dia.

Kemudian, ia menyindir para pejabat yang menciptakan wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang jangan membuat kebijakan di luar kuasanya.

"Jadi cukup jelas, kalau memang sampai begini janganlah sampai para pejabat offiside dengan tugasnya," ujarnya.

• Sebelum Bahas Tema, Sudjiwo Tedjo Berani Protes pada Karni Ilyas soal Ini di Depan Ketua Umum ILC

Aboe Bakar lantas berharap agar setiap orang bisa memahami makna radikal yang sesungguhnya.

Termasuk penggunaaan pakaian yang termasuk hak asasi manusia.

"Jadi Bang Karni saya berpikir moga-moga tema ini membawa kesejukan bagi kita dan memahami makna radikal."

"Sehingga kita tahu bahwa hak asasi manusia itu juga harus mendapat perhatian dan jangan melanggar konstitusi," tegas Aboe Bakar.

Kemudian, ia berharap agar pemerintahan Presiden Joko Widodo di awal periode berjalan dengan lancar dan bukan kegaduhan.

"Semoga di awal di bulan-bulan pertama Pak Jokowi memimpin ini ketemu dengan kesujukan bukan kegaduhan," harapnya.

Dalam kesempatan tersebut,  Aboe Bakar juga mengungkapkan siapa sesungguhnya pelaku radikalisme di Indonesia itu.

Mulanya, Aboe Bakar menyinggung definisi radikal menurut Komjen Alius.

• Sudjiwo Tedjo Sebut Orang Harus Berpikir Radikal, Singung Karni Ilyas yang Selalu Berdiri di ILC

Menurut keterangan Komjen Alius yang disebutkan oleh Aboe ada tiga definisi radikalisme.

"Komjen Alius menterjemahkan ada radikal itu ada tiga, pertama intoleransi, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan anti Pancasila. Itu yang beliau katakan," jelas Aboe Bakar.

Kemudian, Mantan Anggota DPR RI ini mengunkapkan siapa sesungguhnya pelaku radikal di Indonesia.

Ia menyebut PKI yang telah menculik dan membunuh para jenderal puluhan tahun yang lalu.

"Jadi itu yang dikatakan radikal, yang jelas yang dikatakan radikal di Indonesia , yang sudah pasti terbukti memberontak dan akan mengganti Pancasila ya PKI. Ya itu yang disebut radikal mestinya," tegasnya.

Sehingga, ia meminta agar masyarakat jangan melupakan kejadian tersebut.

"Itu ya pasti, artinya mereka sudah terbukti menculik para jenderal, membunuh para jenderal dan saya pikir sejarah jangan ditutupin dan jangan dilupakan," kata Aboe Bakar.

Lihat videonya mulai menit ke-15:17:

Mahfud MD Ungkap Langkah Pemerintah Tangani Radikalisme

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sudah menjelaskan ada tiga jenis radikalisme antara lain, takfiri, jihadis, dan politik ideologis.

"Bentuknya ada tiga secara ilmiah, satu takfiri pertama selalu menganggap orang lain kafir dirinya yang benar."

"Lalu yang kedua jihadis itu melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain yang berbeda kalau perlu membunuh."

"Lalu yang ketiga politik ideologis mengajak adu wacana bahwa yang ada ini salah dengan penyesatan pemikiran," papar Mahfud MD.

Menteri yang merupakan Pakar Tata Hukum Negara ini lantas menjelaskan beda tindakan pemerintah pada pelaku radikalisme.

"Nah itu saja sebenarnya dan tindakan dari pemerintah itu berbeda ya, kalau sikap radikal itu dituangkan di organisasi ya organisasinya yang ditangkap."

"Kalau jihadis orangnya yang ditangkap karena jihadis itu masuk ke teror praktiknya," ungkapnya.

• Tetap Dukung Penerbitan Perppu KPK, Mahfud MD: Sekarang Sudah Jadi Menteri, Masak Menentang?

Lantas, Mahfud MD menjelaskan pemerintah berani membuka perdebatan soal radikalisme jika ada pihak yang menentang melalui adu wacana.

"Nah kita menghadapinya kalau wacana kita hadapi dengan wacana. Oleh karena itu saya berani berdebat soal wacana keagamaan," kata Mahfud MD.

Namun, jika radikalisme sudah berbentuk jihadis dan meneror orang lain maka hal itu diserahkan pada pihak berwajib.

"Tapi kalau jihadis itu urusan BNPT dan polisi iya kan?," ucap Mahfud MD.

Sedangkan ketika masih berbentuk takfiri, pemerintah wajib melarang tindakan tersebut agar tidak ada hal yang lebih buruk terjadi.

"Nah ketika dia masih berbentuk takfiri kita larang. Janganlah suka mengadu domba itu tidak toleran dan sebagainya," katanya.

Dengan penjelasan tersebut, Mahfud MD meminta agar masyarakat jangan menganggap bahwa pemerintah selalu bersikap represif dalam menindak radikalisme.

"Kan itu saja yang dilakukan pemerintah dan itu bagus dan saya berharap orang apa-apa disalahkan pemerintah," lanjut Mahfud MD.

Kemudian, Mahfud MD menyinggung pihak-pihak yang menyebarkan pikiran yang sesat soal radikalisme.

Meski tidak bertindak dan hanya menyampaikan usulan yang radikal, namun mereka cenderung tidak akan mau disalahkan jika sudah terjadi kerusakan.

• Bahas Prabowo Jadi Menteri, Rocky Gerung Blak-blakan Ungkap Ketakutan Jokowi hingga Rekrut Mahfud MD

"Karena nanti begini kalau terjadi sesuatu lalu kita semua apa namanya rusak itu orang-orang yang kritik seperti itu di dalam sejarah, loh kan saya cuma usul kok tidak bertindak."

"Padahal mau bertindak selalu dihantam mari kita atur negara ini dengan sebaik-baiknya," tegas Mahfud MD. 

Lihat videonya mulai menit ke-4:10:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)