Tak hanya itu, Anies sempat mengatakan pengunduran diri Mahendra tersebut merupakan sikap yang terhormat.

"Ini adalah sikap ksatria, sikap terhormat mengambil tanggung jawab meskipun sebetulnya pengisian itu sendiri dilakukan oleh banyak orang, tapi semuanya ada di Bappeda," ujar Anies kala itu.

Pengunduran diri Mahendra ini menjadi sorotan karena ia mundur di tengah polemik APBD DKI 2020.

Bappeda sendiri merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertugas untuk menyatukan seluruh anggaran daerah.

APBD DKI Jakarta disorot publik setelah adanya temuan kejanggalan oleh anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana.

William menemukan anggaran pengadaan barang alat tulis kantor yang tak masuk akal.

Di antaranya adalah anggaran untuk lem aibon dan bolpoin.

Uang yang dianggarkan untuk lem aibon adalah sebesar Rp 82,8 miliar.

Sedangkan anggaran untuk pulpen adalah Rp 124 miliar.

Mahendra mengakui SKPD asal dalam memasukkan detail komponen anggaran.

Menurutnya, detail anggaran yang dimasukkan dalam sistem e- budgeting tersebut bukan anggaran sebenarnya.

Selain pengunduran diri Kepala Bappeda, sikap Anies yang menyalahkan sistem juga makin membuat gaduh publik.

Saat dimintai konfirmasi mengenai APBD DKI 2020 yang bermasalah ini, Anies sempat berujar sistem e-budgeting yang dibuat sejak pemerintahan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama itu tidak smart.

Selain itu, Anies juga merasa seolah-olah permasalahan kisruh APBD DKI ini hanya terjadi pada masa pemerintahan dirinya.

Kemudian dia mengatakan dirinya terpaksa membuka kesalahan tersebut tak hanya terjadi pada zamannya saja.