Polemik APBD DKI 2020

Tanggapi Anies Baswedan, Gembong: Jangan karena Kesalahan Anak Buah, Malah Menyalahkan Orang Lain

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/11/2018) .

TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono meminta Gubernur Anies Baswedan memperbaiki kinerja jajarannya dalam penyusunan anggaran, bukan malah menyalahkan sistem e-budgeting milik Pemprov DKI.

Anies menilai e-budgeting Pemprov DKI saat ini yang tidak smart.

Sementara E-budgeting tersebut adalah warisan era kepemimpinan Joko Widodo-Ahok.

“Prinsipnya gini, jangan karena kesalahan dalam proses penganggaran atau proses perencanaan yang dilakukan anak buah, malah menyalahkan orang lain,” ujar Gembong di Kantor DPRD, Jakarta, Kamis (31/10/2019) malam.

Ia menilai, menyalahkan sistem e-budgeting bukti bahwa Anies tak memahami roh pembentukan sistem tersebut.

“Karena sistem perencanaan kita tidak memahami roh-nya. Saya membeli piring, rohnya piring saya tidak tahu. Sehingga komponen yang ada dalam piring kita tidak pernah tahu,” ucapnya.

Tanggapi Reaksi Anies Baswedan soal Anggaran Lem Aibon, Rian Ernest: Harus Dia Tanggung Jawab

Gembong menyarankan, seharusnya ada diklat khusus perencanaan untuk satuan perangkat kerja daerah (SKPD).

Sebab, ia melihat, perencanaan dalam Pemprov DKI setiap tahun memberi kesan asal-asalan.

“Kan tadi saya sampaikan, perencanaan kita selalu copy-paste copy-paste. Maka banyak program-program yang notabene bukan jadi kebutuhan masyarakat itu diprogramkan. Sementara yang menjadi kebutuhan masyarakat selalu tidak dianggarkan dengan alasan efisiensi,” kata Gembong.

“Anggaran tahun lalu di copas ke sekarang. Selalu kayak gitu, rutinitas. Seolah-olah program ini program rutinitas,” tambah dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (24/10/2019). ((KOMPAS.COM/NURSITA SARI))

Soroti Sikap Anies Baswedan soal Anggaran Lem Aibon, Ernest Prakarsa: Jangan buang Body Gitu Aja

Oleh karena itu, Gembong mendorong Anies untuk membongkar kebiasaan jajarannya dan mengubahnya.

“Itu yang harus dibongkar. Pak Anies harus mampu bongkar ini,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Meski demikian, ia mengapresiasi rencana Anies untuk memperbaiki sistem.

Namun dengan catatan, sistem harus lebih baik dan tetap transparan.

Sebelumnya, penyusunan anggaran 2020 Pemprov DKI disorot publik karena banyak kejanggalan.

Pihak Pemprov DKI mengakui ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang asal memasukkan anggaran.

Tanggapi Kritik Anies Baswedan, Ahok: Sistem e-Budgeting Baik jika Tak Ada Niat Maling

Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

Menanggapi kritik dari berbagai pihak soal penyusunan anggaran tersebut, Anies malah menyalahkan sistem yang ada.

Seperti anggaran lem Aibon Rp 82,8 miliar, menurut Anies, disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

“Ya, sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal. Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital, tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Anies mengatakan, sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system.

Dengan sistem itu, akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah.

“Ini sistem digital, tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Itu tinggal dibuat algoritma saja, itemnya itu jenisnya Aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harusnya ditolak itu sama sistem," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.

Anies mengaku tak ingin sistem ini terus berlangsung hingga menjadi warisan gubernur selanjutnya.

Adapun sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Jokowi-Ahok menjabat pada 2012.

Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta. (Kompas.com/Cynthia Lova)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gembong: Jangan karena Kesalahan Anak Buah, Anies Malah Menyalahkan Orang Lain"