Kabar Ibu Kota

Tanggapi Kritik Anies Baswedan, Ahok: Sistem e-Budgeting Baik jika Tak Ada Niat Maling

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok

TRIBUNWOW.COM - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memberikan tanggapan soal pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut sistem e-Budgeting bermasalah.

Ahok membantah sistem e-Budgeting bermasalah.

Ahok menerangkan, sistem e-Budgeting justru diperlukan agar penggunaan anggaran di DKI Jakarta diketahui publik.

Sistem itu sebagai salah satu contoh keterbukaan informasi publik.

Data bisa didapatkan oleh masyarakat yang ingin mengetahui anggaran digunakan untuk apa.

"Semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI bisa dapatkan data dari pembelian pulpen sampai Aibon. Sampai UPS," ujar Ahok saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (31/10/2019).

Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar Jadi Polemik, Anies Baswedan Salahkan Sistem Digital: Tidak Smart

Ahok berujar, sistem e-Budgeting berjalan dengan baik selama dia memimpin ibu kota.

Hanya, sistem jadi bermasalah karena yang menginput data berniat untuk memanipulasi anggaran.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata transparansi sistem yang ada," imbuh Ahok.

Ahok berujar masyarakat sudah mengerti e-Budgeting.

Dia pun tidak mau berkomentar lebih jauh.

"Ternyata banyak (yang) sudah viral, orang-orang yang pintar dan tahu sistem e-Budgeting . Kalau aku sudah lupa mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob," tutur Ahok.

PSI Bongkar Kejanggalan APBD DKI, Anies Baswedan: Saya Mau Perbaiki Sistem, Bukan Cari Perhatian

Kritik Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (24/10/2019). ((KOMPAS.COM/NURSITA SARI))

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan permasalahan salah memasukkan data dalam rancangan anggaran selalu terjadi setiap tahunnya.

Hal itu, menurut dia, karena sistem e-budgeting yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih menggunakan sistem manual.

Halaman
123