TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan apa yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta William Aditya Sarana adalah hal yang penting.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Rabu (30/10/2019), anggota DPRD DKI yang juga merupakan politisi PSI tersebut melakukan fungsi pengawasan yang baik terhadap pemerintah daerah dalam menyusun Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD).

"Dalam konteks proses yang sedang berjalan ini pengawasan dari DPRD menjadi sangat penting agar DPRD bisa menjadi, katakanlah, mitra yang kritis menjalankan fungsi pengawasannya," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (30/10/2019).

Febri menjelaskan DPRD sudah semestinya melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah untuk meminimalisir adanya anggaran yang mencurigakan.

Ia menambahkan lolosnya anggaran yang mencurigakan diakibatkan adanya negosiasi antara pemerintah daerah dan DPRD.

"Kecuali ada negosiasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan DPRD seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia," ujar Febri.

• Berubah-ubah, Ini 3 Pernyataan Pemprov DKI Jakarta soal Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar

Febri mengatakan KPK tidak dapat menyampaikan penindakan yang telah dilakukan secara terbuka.

Dirinya menambahkan jika ada kebutuhan untuk pencegahan, KPK akan sangat terbuka.

"Kalau penindakan kami tidak mungkin menyampaikan secara terbuka. Di semua daerah yang kami datangi, semua daerah terkait pencegahan. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan pencegahan lebih lanjut, KPK sangat terbuka," kata Febri.

Kejanggalan APBD DKI Jakarta

Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) DKI Jakarta menjadi sorotan publik setelah William mengunggah hasil screenshot kejanggalan APBD tersebut ke akun @willsarana yang merupakan akun Instagram miliknya.

William memperlihatkan adanya pembelian lem Aibon sebesar Rp 82.8 miliar.

Setelah viral, William bersama partai PSI mengadakan jumpa pers untuk memaparkan temuan-temuan terkait kejanggalan APBD DKI Jakarta.

Dalam temuannya tersebut William menunjukkan empat kejanggalan dalam angaran APBD DKI Jakarta.

• Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar Jadi Polemik, Anies Baswedan Salahkan Sistem Digital: Tidak Smart

1. Lem Aibon Rp 82.8 Miliar

Dikutip dari tayangan langsung yang diunggah akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia, Rabu (30/10/2019) saat membeberkan data-data yang ia miliki terkait APBD DKI Jakarta, dirinya memulai dengan membahas pengadaan lem Aibon.

"Jadi seperti yang sudah viral kemarin malam, pertama kami menemukan pengadaan lem Aibon oleh Suku Dinas Pendidikan wilayah 1 Kota Jakarta Barat, nama kegiatannya adalah penyediaan biaya operasional pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN)," ujar William di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ia menambahkan biaya yang dipakai untuk pengadaan lem Aibon tersebut adalah Rp 82,8 miliar untuk 37.500 orang

"Ternyata ada pembelian Rp 82,8 miliar untuk lem Aibon untuk 37.500 orang," jelasnya

 2. Anggaran Bolpoin Rp 123,8 Miliar

 Selain itu, William juga menjabarkan data tentang anggaran pengadaan bolpoin yang sebelumnya sempat viral di media sosial.

"Nah ini yang udah ramai juga di netizen, sejak saya coba tweet link-nya, tiba-tiba netizen ketemu juga nih," ucap William.

"Namanya Pengadaan bolpoin di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," tambahnya.

Kemudian William menjelaskan harga satu bolpoin adalah Rp 105 ribu.

"Itu harga satu pcs Rp 105 ribu," katanya.

• Soal Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar, KPK Minta DPRD Kritis: Kecuali Ada Negosiasi

3. Anggaran untuk Server Jakarta Smart City Rp 65 Miliar

William juga menemukan data anggaran pengadaan untuk Server Jakarta Smart City yang sangat besar.

"Ini kami temukan lagi namanya Server Jakarta Smart City, diadakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, nama kegiatannya itu pengembangan infrastruktur Jakarta Smart City," ujarnya.

Berdasarkan keterangan William, Server Jakarta Smart City memakan biaya yang sangat besar.

"Dan ini sangat besar, totalnya itu Rp  65 miliar 855 juta (Rp 65,9 miliar)," ucapnya.

William kemudian memaparkan barang apa saja yang dibeli untuk Server Jakarta Smart City.

"Pertama dia membeli space storage empat unit, dia empat unit (harga) satu unitnya Rp 12 miliar," tambahnya.

William kemudian menjelaskan, ada pembelian lagi untuk 10 unit storage server yang memakan total biaya Rp 12,9 miliar.

"Ditambah lagi dia juga menambahkan storage server 10 unit per satu unit Rp 1,2 miliar totalnya Rp 12,9 miliar," tambahnya.

4. Anggaran Pengadaan Komputer untuk SMKN Rp 132 Miliar

Dalam temuan terakhir, William menjabarkan tentang anggaran pengadaan komputer untuk SMKN yang sangat besar.

"Selanjutnya ada pengadaan komputer, lagi-lagi di Dinas Pendidikan di SMKN dia membeli komputer dengan total harga Rp 132 miliar dia membeli 7.313 unit," tuturnya.

Harga per komputer berdasarkan temuan William adalah Rp 15 juta untuk satu unit komputer.

"Jadi kalau kita hitung satu unitnya Rp 15 juta," terangnya.

(TribunWow.com/Anung Malik)