"Kami sedang cek kembali apakah ini salah ketik atau bagaimana," ujar Susi saat dikonfirmasi, Selasa (29/10/2019) malam.

Selain meragukan alasan dari pihak Disdik, Yenny juga menyebut bahwa pemerintah daerah Jakarta sedang mengalami kemunduran terkait sistem transparasi.

• Ernest Prakasa Tegas Tolak Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar: Pasti Gondoklah, Enggak Masuk Akal

Bahkan Yenny juga membandingkan anggaran dana pemerintah periode ini dengan periode berikutnya.

Disebutnya bahwa pemerintahan periode sebelumnya memiliki e-budgeting yang lebih transparan.

"Secara vertikal adalah teman-teman eksekutif, dalam hal ini gubernur sebagai pengawal penyusun anggaran, horisontal adalah masyarakat bisa mengontrol itu," ujar Yenny, dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

"E-budgeting itu menampilkan sampai ke satuan tiga, jadi masyarakat bisa mengontrol," lanjut dia.

(TribunWow.com/Ami)