TRIBUNWOW.COM - Setelah ramai diperbincangkan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta angkat bicara terkait anggaran pembelian aibon sebesar Rp 82,8 miliar, Rabu (30/10/2019).

Dikutip dari Kompas.com, plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat membantah hal tersebut.

"Terkait dengan anggaran lem aibon, saya sudah coba sisir, insya Allah tidak ada anggaran lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar itu," ujarnya.

Ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Syaefulloh memaparkan anggaran tersebut merupakan anggaran sementara.

Anggaran tersebut merupakan anggaran alat tulis kantor seluruh sekolah di Suku Dinas (Sudin) Wilayah 1 Jakarta Barat.

• Minta Penjelasan Anies Baswedan, DPRD DKI Jakarta Tanyakan Anggaran Pembelian Pulpen yang Tak Wajar

Sudin Wilayah 1 Jakarta Barat dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta kemudian menyisir anggaran tersebut.

Anggaran tersebut kemudian direvisi menjadi Rp 22,7 miliar untuk seluruh sekolah di wilayah Jakarta Barat.

"Belanja alat tulis kantor yang di situ ada komponen lem aibon disampaikan Rp 82 miliar, sebenarnya alat tulis kantor seluruh sekolah itu hanya Rp 22 miliar," ujar Syaefuloh.

Bantahan ini sekaligus mengklarifikasi pernyataan sebelumnya dari Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati.

Ia mengatakan pihaknya salah dalam pengetikan angka.

"Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki, " kata Susi Nurhati saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/10/2019) malam.

• Soroti Anggaran Bolpoin Sebesar Rp 123,8 M, PSI Desak Anies Blak-blakan Mengenai APBD DKI 2020

Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengungkapkan temuannya mengenai kejanggalan pada RAPBD DKI Jakarta 2020.

Dalam akun twitternya ia  akan memaparkan seluruh temuannya pada konferensi pers, Rabu (30/10/2019) siang.

Bersama dengan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad, ia mengungkapkan data anggaran tersebut.

Temuan ini didapatkan PSI pada data Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang sempat diunggah Pemprov DKI di website APBD Jakarta.

Data tersebut sempat diunggah pada situs apbd.jakarta.go.id, Jumat (11/10/2019) siang.

Namun, data tersebut kemudian di hapus pada sore harinya.

"Ini tidak mengada-ada, temuan ini ada di website, mau dikatakan salah ketik lagi?" ujar William Aditya Sarana, anggota DPRS DKI fraksi PSI.

(TribunWow.com/ Fransisca Mawaski)