TRIBUNWOW.COM - Pengamat dari Amerika Serikat mengkritik penunjukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Direktur Center for Strategic and International Studies, Washington, Amerika Serikat, Brian Harding mengaku kecewa dengan keputusan Jokowi melantik Prabowo.

Dilansir TribunWow.com dari video yang diunggah kanal YouTube VOA Indonesia pada, Rabu (23/10/2019), kekecewaan dikarenakan rekam jejak masa lalu Prabowo yang tersandung kasus Hak Asasi Manusia (HAM).

• Sekretaris Gerindra Kritik Penunjukkan Wahyu Trenggono jadi Wamenhan, Bagaimana Respons Prabowo?

"Sedikit mengecewakan melihat Prabowo kembali memiliki kekuatan di pemerintahan," jelas Brian.

Brian mengatakan, langkah Jokowi merangkul Prabowo dan pensiunan jendral-jendral militer, menggambarkan kekhawatiran Jokowi akan keselamatan dirinya.

"Menggandeng Prabowo, badan-badan keamanan, dan pensiunan jendral-jendral militer, mencerminkan bahwa Jokowi Khawatir akan keamanan dirinya sendiri yang selalu dalam ancaman," tambah Brian.

"Sangat luar biasa, setelah lima tahun berkuasa, Jokowi masih belum bisa tenang berada dalam kandang singa di Jakarta," ujarnya.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Zachary Abuza, Professor di National War College, di Washington, DC.

Zachary menyatakan saat ini Jokowi sedang menghadapi banyak tantangan.

"Dia (Jokowi) sedang menghadapi banyak masalah yang datang dari segala arah," kata Zachary.

"Dia tidak mengira dirinya akan diprotes besar-besaran oleh kelompok pendukungnya sendiri," sambungnya.

Kebijakan Jokowi memasukkan Prabowo dalam Kabinet Indonesia Maju dianggap naif oleh Zachary.

Latar belakang Prabowo membuat Zachary khawatir terhadap wacana melibatkan militer dalam memberantas terorisme di Indonesia.

Menurutnya militer tidak begitu berperan penting dalam strategi pemberantasan terorisme di Indonesia.

• Saingan Pilpres Gabung dengan Jokowi, Rocky Gerung: Itu Rekonsiliasi Palsu, Kayak Kawin Paksa

"Suksesnya kontra-terorisme di Indonesia adalah hasil kerja keras kepolisian dan badan intelijen, yang dikuasai sipil bukan militer," ungkap pria yang merupakan ahli dalam studi terorisme di wilayah Asia Tenggara.