Jokowi juga dinilainya perlu menjelaskan terkait alasan memilih Prabowo sebagai menteri.

"Dan tentu bagaimana dia meyakinkan ya kita perlu ini, 'Ini pilihan yang harus saya lakukan karena pertimbangan bla bla'," ucap Andreas.

Andreas melanjutkan, fenomena partai oposisi yang berubah haluan menjadi koalisi merupakan hal yang biasa.

Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana presiden dapat mendistribusikan kekuasaan secara tepat.

"(Oposisi jadi koalisi) hal yang biasa sekali, pada akhirnya toh distribution of power itu penting," kata dia.

"Dimana letak negatifnya?," imbuh Andreas.

• Prabowo Hampir Pasti Jadi Menteri, PKS: Ngapain Kemarin 2 Capres kalau Akhirnya Jadi Satu Juga?

• Respons Elite Parpol soal Prabowo Masuk Kabinet Jokowi, Mulai dari PDI Perjuangan hingga PAN

Masih menurut Andreas, keputusan membentuk kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Kekuasaan itu diperjuangkan, direbut, mungkin didistribusikan kembali, dan di sini ada proses distribution of power yang dilakukan oleh dalam hal ini presiden," ucapnya.

"Dia pemegang mandat dan hak prerogatif yang mendistribusikan kembali kekuasaan yang ada pada dirinya untuk kemudian membentuk kabinet."

Menurutnya, presiden pasti memiliki pertimbangan tertentu untuk memilih Prabowo sebagai menteri.

"Apa dasar pertimbangan dari presiden untuk mendistribusikan kekuasaan itu, apa poinnya di sini gitu kan," kata dia.

Ia lantas meminta masyarakat menilai lima tahun ke depan.

"Tentu ada pertimbangan-pertimbangan, kenapa ini dan bukan yang itu, di sini lah kemudian kita lihat akan diuji ke depan," tutunya.

"Apakah pertimbangan ini betul di dalam konteks pemerintahan ke depan?"

Simak video selengkapnya berikut ini menit 3.30: