"Tapi presiden punya pertimbangan, enggak bisa," kata Imannuel menambahkan.

Jokowi disebutnya menginginkan pemerintahan tetap seimbang dengan adanya partai oposisi.

"Tadi presiden menegaskan kalau semua masuk dalam pemerintahan itu tidak baik dalam demokrasi, itu tidak baik dalam demokrasi. Presiden menegaskan itu," ujarnya menambahkan.

Terkait kabar tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengaku menyerahkan susunan kabinet kepada presiden.

Menurutnya, susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Kita semua tahu itu hak prerogratif Presiden. Kita semua juga tahu, kita (Gerindra) adalah partai pendukung yang bukan pendukung beliau saat Pilpres. Kita juga tahu diri," kata Edhy, Minggu (20/10/2019).

Meskipun begitu, Edhy menyebut Partai Gerindra akan tetap menghormati apapun keputusan presiden.

Menurutnya, Prabowo Subianto selalu menekankan pada para kadernya untuk tetap mendukung pemerintahan meskipun menjadi oposisi ataupun koalisi.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Prabowo mengajukan nama Edhy kepada Jokowi untuk dijadikan menteri dalam Kabinet Kerja jilid II.

Namun, saat dikonfirmasi, Edhy mengaku belum mendapat panggilan dari presiden untuk menjadi menteri.

"Kalau komunikasi terakhir (dengan presiden) kan sudah Pak Prabowo di Istana," ujarnya.

Tentang kesiapannya jika ditunjuk sebagai menteri, Edhy mengaku selalu dididik Prabowo untuk selalu siap dalam kondisi apapun.

"Alhamdulillah sudah dua periode (DPR) dilewati, ini periode ketiga. Lima tahun jadi Ketua Komisi IV dengan kekurangan namun beberapa hal juga berhasil dilakukan, alhamdulillah lulus tanpa gangguan," imbuhnya.

• Gus Mus Ingatkan Jokowi soal Menteri: Jangan Memilih Mereka yang Menawarkan Diri Membantu

• Erick Thohir Ingin Menteri dari Orang yang Menangkan Jokowi, Pengamat Setuju: Jangan Kawin Paksa

Sebelumnya, Jokowi sempat menyebutkan bahwa ia akan mengumumkan susunan kabinet pada Senin (21/10/2019) pagi ini.

Dilansir TribunWow.com dari kanal YouTube KompasTv, hal itu disampaikan Jokowi sebelum menghadiri pelantiakan presiden dan wakil presiden di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2019).