TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan massa untuk melakukan aksi demonstrasi menjelang pelantikan dirinya dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (17/10/2019) menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengapresiasi tindakan Jokowi dan menganggapnya sebagai komitmen presiden pada demokrasi.

Sebelumnya, Polri sempat menegaskan tak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) aksi demo menjelang pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

• Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Ini Jawaban MPR saat Beri Undangan Resmi untuk SBY

Namun, ternyata Jokowi tidak mempermasalahkan rencana demokrasi pada saat acara pelantikan 20 Oktober 2019 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Jokowi setelah bertemu pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

"Loh namanya demo, dijamin konstitusi," ujar Jokowi sambil tersenyum.

Jokowi sampai dua kali menegaskan bahwa dirinya tidak melarang adanya aksi unjuk rasa.

Awak media kemudian bertanya mengenai pihak kepolisian yang melarang demonstrasi saat pelantikan.

"Tanya Kapolri," jawab Jokowi.

• Jelang Pelantikan Presiden, Jokowi Izinkan Demonstrasi dan Sodorkan Permintaan Ini

Masinton Pasaribu menganggap sikap Jokowi ini sebagai tindakan menghormati perbedaan dengan membiarkan masyarakat menyampaikan aspirasinya.

"Itu menegaskan kejelasan sikap dan komitmen Presiden Jokowi terhadap demokrasi dan tetap menghormati berbagai perbedaan," ujar Masinton Pasaribu, Rabu (16/10/2019).

"Karena demonstrasi merupakan sarana penyampaian aspirasi," imbuhnya.

Bagi Masinton Pasaribu, aksi demo nantinya akan diawasi oleh personel gabungan Polri dan TNI yang bertanggungjawab mengamankan seluruh proses pelantikan.

• Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Jokowi Minta Digelar dengan Sederhana

"Apalagi tamu-tamu perwakilan dari berbagai negara akan hadir mengikuti prosesi acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih,” ujar Masinton Pasaribu.

Anggota Fraksi PDIP ini menegaskan pembatasan demonstrasi menjelang pelantikan bukan berarti melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.