Sementara itu, dilansir TribunWow.com dari Tribunnews.com, Senin (14/10/2019), Wakil Ketua KPK Laode M Syarief berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih orang yang tepat untuk dijadikan menteri lima tahun ke depan

Laode menyatakan KPK tak akan ikut campur terkait susunan Kabinet Kerja jilid II.

"Itu hak prerogatif Presiden," ucap Laode, Senin (14/10/2019).

Ia mempercayai Jokowi dapat memilih sosok orang yang tepat untuk dijadikan menteri.

"Kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," imbuh Laode.

• Kini Ada Tol Langit, Jokowi: Jangan Sampai Data dan Selera Pasar Kita Diketahui Negara Lain

• Ada Risiko Politik dalam Pengeluaran Perppu UU KPK, Feri Amsari: Presiden Harus Pentingkan Rakyat

Meskipun tak dilibatkan dalam pemilihan menteri, Laode mengaku berharap sosok yang dipercaya Jokowi menjadi menteri memiliki integritas yang baik.

"Kita (KPK) tidak diikutkan, tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela," ujar Laode.

Jokowi sebelumnya melibatkan KPK dalam pemilihan menteri di Kabinet Kerja jilid I periode 2014-2019.

Saat itu, Jokowi meminta bantuan KPK untuk menelusuri rekam jejak para menteri pilihannya.

Namun, berbeda dengan tahun ini, Jokowi tak melibatkan KPK dalam memilih menteri Kebinet Kerja jilid II.

Sementara itu, Jokowi telah mengonfirmasi para menteri yang tergabung Kabinet Kerja jilid II telah rampung dipilih.

Meskipun begitu, Jokowi menyatakan adanya kemungkinan perubahan susunan kabinet seusai ia bertemu dengan Mantan Presiden ke-5 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (11/20/2019) lalu.

"Mungkin ada beberapa pertimbangan, masih bisa," ucap Jokowi, Jumat (11/10/2019).

Jokowi mulanya menyebut 34 menteri pilihannya akan diumumkan seusai dirinya dan Ma'ruf Amin dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Namun, Jokowi juga tak menutup kemungkinan apabila pengumuman susuan kabinet itu akan dilakukan lebih awal.