Oleh karena itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan disebut satu di antara menteri yang wajib diganti.

"Kalau kita lihat dari prestasi, paling parah adalah menteri ESDM dan wakilnya (Arcandra Tahar)," ujar Faisal Basri.

"Karena kita lihat makin lama makin memburuk, iklim investasi makin enggak karu-karuan, KKN-nya makin merajalela, tidak jelas," sambungnya.

Ia juga menyebut proses-proses tender proyek di Kementerian ESDM banyak yang tidak terbuka.

"Anda mau bilang Pak Iganius Jonan harus pamitan?," tanya pembawa acara.

"Wajib diganti, bersama-sama dengan wakilnya," ujar Faisal Basri.

"Nah, wakilnya ini pembisik Pak Jokowi yang ngaco, yang membuat kebijakan-kebijakan jadi kacau gitu kan," imbuhnya.

"Anda melihat seperti itu?," tanya pembawa acara.

• Muncul Narasi Pemakzulan di Tengah Tekanan pada Jokowi soal Perppu KPK, Syamsuddin Haris: Konyol

"Kacau sekali, terbukti gross split itu menurunkan jumlah ladang minyak yang memiliki keekonomian," jawab Faisal Basri.

Menurut Faisal Basri, apabila tidak diganti dan diteruskan seperti itu, maka krisis energi akan ada di depan mata.

"Diperkirakan kalau bisnis as usual, 2021 kita sudah defisit energi."

"Kan kalau minyak, kita defisitnya USD 20 miliar, migas defisitnya 12, tapi masih ada batu bara, kalau kita gabung migas dan batu bara surplusnya 8 2018, 2021 sudah defisit dan 2040 akan defisit USD 80 miliar kalau pakai gaya Jonan dan Arcandra," tutur Faisal Basri.

Kedua, menteri yang harus diganti menurut Faisal Basri adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Faisal Basri menyebut Airlangga tidak kompeten menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

"Dia boleh jadi menteri lain, tapi jangan di Industri," ujarnya.