TRIBUNWOW.COM - Ekonom Senior Faisal Basri membeberkan sejumlah nama menteri Kabinet Jilid Kerja I yang tak layak dan harus diganti.

Dilansir oleh TribunWow.com dari tayangan KompasTV, Minggu (6/10/2019), Faisal Basri menyebut ada beberapa menteri yang menurutnya memiliki kinerja paling buruk, sehingga harus segera diganti.

Diketahui, dalam memilih menteri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki sejumlah kriteria.

• Jawaban Susi Pudjiastuti saat Ditanya Kode Jadi Kabinet Jilid II, Singgung Pemilihan 5 Tahun Lalu

Di antaranya mampu mengeksekusi program, berani mengambil keputusan, dan memiliki integritas.

Terkait hal itu, pertama, Faisal Basri menyebut kementerian dengan kinerja terparah adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM).

Oleh karena itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan disebut satu di antara menteri yang wajib diganti.

"Kalau kita lihat dari prestasi, paling parah adalah menteri ESDM dan wakilnya (Arcandra Tahar)," ujar Faisal Basri.

"Karena kita lihat makin lama makin memburuk, iklim investasi makin enggak karu-karuan, KKN-nya makin merajalela, tidak jelas," sambungnya.

Ia juga menyebut proses-proses tender proyek di Kementerian ESDM banyak yang tidak terbuka.

"Anda mau bilang Pak Iganius Jonan harus pamitan?," tanya pembawa acara.

"Wajib diganti, bersama-sama dengan wakilnya," ujar Faisal Basri.

"Nah, wakilnya ini pembisik Pak Jokowi yang ngaco, yang membuat kebijakan-kebijakan jadi kacau gitu kan," imbuhnya.

"Anda melihat seperti itu?," tanya pembawa acara.

• Muncul Narasi Pemakzulan di Tengah Tekanan pada Jokowi soal Perppu KPK, Syamsuddin Haris: Konyol

"Kacau sekali, terbukti gross split itu menurunkan jumlah ladang minyak yang memiliki keekonomian," jawab Faisal Basri.

Menurut Faisal Basri, apabila tidak diganti dan diteruskan seperti itu, maka krisis energi akan ada di depan mata.

"Diperkirakan kalau bisnis as usual, 2021 kita sudah defisit energi."

"Kan kalau minyak, kita defisitnya USD 20 miliar, migas defisitnya 12, tapi masih ada batu bara, kalau kita gabung migas dan batu bara surplusnya 8 2018, 2021 sudah defisit dan 2040 akan defisit USD 80 miliar kalau pakai gaya Jonan dan Arcandra," tutur Faisal Basri.

Kedua, menteri yang harus diganti menurut Faisal Basri adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Faisal Basri menyebut Airlangga tidak kompeten menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

"Dia boleh jadi menteri lain, tapi jangan di Industri," ujarnya.

"Walaupun ayahnya sangat saya hormati, tapi anaknya beda sama ayahnya."

"Jadi jelas gagal total Airlangga Hartarto di Industri," sambungnya.

Menteri ketiga yang menurut Faisal Basri layak diganti adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

"Karena babak belur juga kan," kata ekonom dari Universitas Indonesia (UI) itu.

"KKN-nya juga nambah, macam-macam gitu."

"Jadi 3 sektor ini kalau dibenahi, orangnya beres, investasi akan datang ke tiga sektor ini," tambahnya.

Menteri keempat yang harus diganti menurut Faisal Basri adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

"Ini menurut Anda juga enggak beres?," tanya pembawa acara.

"Itu biang keladi dari kerusakan di dalam negeri lah," ungkapnya.

• Jokowi Kembali Masuk 20 Besar Tokoh Muslim Paling Berpengaruh di Dunia, Lihat Urutannya

Sementara itu, nama lain yang disebut-sebut tidak layak adalah Menteri BUMN Rini Soemarno.

Hal itu lantaran ada yang salah dalam tata kelola BUMN.

Mulai dari keterlibatan korupsi 8 direksi BUMN hingga meruginya BUMN dengan total Rp 43 triliun.

Dengan rincian Rp 19,6 triliun dari PLN, Rp 15,9 triliun dari Asuransi Jiwasraya, dan Rp 4,2 triliun dari Taspen.

Simak selengkapnya dalam video di bawah ini:

Selain para menteri, Faisal basri juga menyebut bahwa yang bagian hitung-hitung juga harus dibereskan.

"Karena yang hitung-hitung kerugian negara ini didominasi politisi sekarang ini," ujarnya, dikutip dari tayangan KompasTV, Senin (7/10/2019).

"BPK dari 5, 4 politisi dan bukan terpuji juga gitu, repot ini."

"Undang-Undang BPK harus dibereskan ini, masa DPR memilih BPK, enggak ada di dunia saya rasa seperti itu," sambungnya.

Dikutip dari Kompas.com, menyebut masuknya politisi ke tubuh BPK bisa menghambat pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“Saya rasa ini sudah enough is enough, saya rasa enggak bisa lagi begitu," ucap Faisal Basri di Jakarta, Jumat (4/10/2019).

"Saya tidak mengatakan maling ya, tapi anda bisa lihat partai ini solider untuk satu hal, terkait dengan (upaya) melawan (pemberantasan) korupsi. Solider."

"Nah jadi solider juga untuk menempatkan orang-orangnya (di BPK),” tambahnya.

Menurutnya, pimpinan BPK harusnya dipilih secara langsung oleh presiden.

“Kalau DPR tidak sepakat, maka dikembalikan ke Presiden (untuk) mengajukan lagi, bukan DPR yang mengajukan."

"Tidak ada di dunia ini DPR seperti itu. Ini udah kuasa eksekutif, mereka memilih dirinya sendiri,” ungkapnya.

• Sosok Niluh Djelantik, Desainer Top dan Politisi yang Masuk Bursa Menteri Jokowi, Disebut Bernyali

Faisal Basri juga menyoroti 4 dari 5 pimpinan BPK yang merupakan calon legislatif tak terpilih jadi DPR.

“Semua yang gagal mencari pekerjaan baru? Partai mencari pekerjaan untuk laskar tak berguna gitu yang kalah dalam kompetisi politik,” katanya.

Diketahui, 5 pimpinan BPK terpilih pada Rabu (25/9/2019) setelah Komisi XI DPR melakukan pemungutan suara.

Hasilnya, ada Pius Lustrilanang dengan 43 suara, Daniel Tobing 41 suara, Hendra Susanto 41 suara.

Kemudian Aqsanul Qosasih 31 dengan suara dan Harry Azhar Aziz yang mendapat 29 suara.

Simak cacatan kinerja menteri yang disebut tak layak dan harus diganti dalam video di bawah ini:

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)