TRIBUNWOW.COM - Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengkritik soal demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa akhir-akhir ini.

Fahri Hamzah mengkritisi demo mahasiswa yang menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Revisi Undang-undang KPK.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat menjadi bintang tamu di acara E Talk Show pada Jumat (4/10/2019).

Dilansir TribunWow.com melalui channel YouTube Talk Show tvOne, Fahri Hamzah mulanya membandingkan antara demo pada 2019 ini dengan unjuk rasa pada 1998 silam.

Menurut Fahri Hamzah, demonstrasi mahasiswa pada 1998 terjadi lantaran masalah yang telah menumpuk.

"Lalu kita bandingkan dengan yang dulu memang, ya kalau bicara melawan rezim orde baru itu kan terlalu akumulatif. Kesalahannya itu menumpuk begitu," kata Fahri Hamzah.

Kemudian, politisi asal NTB ini membeberkan masalah apa saja pada masa itu.

"Jadi mulai hilangnya kebebasan berakhir dengan hilangnya kesejahteraan sehingga orang mengantri sembako dan sebagainya," ujarnya.

• Rosi Singgung Demo Ingin Jatuhkan Jokowi, Haris Azhar: Itu dari Mantan 02, Bukan dari Mahasiswa

Sehingga masalah yang sudah menumpuk itu pantas untuk diprotes dan segera diselesaikan.

"Jadi rasanya akumulasi dari sebab musababnya itu memang komplit, itulah yang membuat konsolidasi yang masif di kalangan mahasiswa," ujar Fahri Hamzah.

Lantas ia mengatakan, demonstrasi pada akhir-akhir ini jauh berbeda dengan 1998.

Kendati demikian, Fahri Hamzah mengaku aksi mahasiswa itu tetap harus diapresiasi.

"Tapi sekarangnya enggak seperti dulu, tapi kehadirannya tetap harus kita kritisi," jelasnya.

Fahri Hamzah mengatakan, jika tuntutan mahasiswa kurang kuat maka demontrasi juga tidak akan berlangsung lama.

"Kalau argumennya tidak terlalu kuat biasanya tidak relevan dan biasanya tidak lama," lanjutnya.

• Sebut Tidak Ada yang Menunggangi, Mahasiswa Rencanakan Aksi Demo Jelang Pelantikan Presiden

Sehingga, demo ini juga bisa menjadi tantangan bagi mahasiswa itu sendiri.

Apakah mereka benar-benar ingin memperjuangkan aspirasi atau hanya sekedar ikut-ikutan.

"Itu juga adalah challenge (tantangan) kepada gerakan mahasiswa sendiri hadir ini berdasar ikut-ikutan atau memang atau ada sesuatu yang secara solid disampaikan kepada pemerintahan begitu kira-kira," ungkapnya.

Namun, Wahyu Muryadi sebagai presenter bertanya lagi soal tujuh tuntutan yang telah dilayangkan mahasiswa kepada DPR maupun pemerintah.

"Tapi kan mereka sudah mengajukan tujuh tuntutan?," tanya Wahyu Muryadi.

Namun, Fahri Hamzah menilai tuntutan itu kurang kuat.

"Banyak dari tuntutan itu, kalau saya menganggapnya itu kurang solid," kritik politisi PKS ini.

Lihat mulai menit ke 5:20

Diketahui ada tujuh tuntutan yang disampaikan para mahasiswa dalam aksi unjuk rasanya seperti dikutip TribunWow.com dari Tribun Jateng. 

Tujuh tuntutan tersebut yakni meminta agar DPR RI membatalkan draf RKUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, dan RUU Pemasyarakatan.

Selain itu mahasiswa juga meminta agar DPR RI segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Adat.

Para mahasiswa juga menuntut agar presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mencabut Undang-undang (UU) KPK dan UU Sumber Daya Air.

Tidak hanya meminta pemerintah menyelesaikan permasalahan RUU.

Mahasiswa juga menuntut adanya kesejahteraan masyarakat dengan menjamin pemberian layanan kesehatan BPJS secara baik.

• Isi Nasihat TNI yang Buat Para Pelajar Asal Banten Pilih Pulang dan Tak Jadi Ikut Demo di Gedung DPR

Mereka juga meminta pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu dan masa kini.

Pada aksi unjuk rasa itu, para mahasiswa meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk bertanggung jawab sebagai kepala negara.

Para mahasiswa itu mengacam akan pergi ke Jakarta bila tidak mendapat respon dari Jokowi.

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Amirul Nisa)