TRIBUNWOW.COM - Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengungkap alasan demo mahasiswa menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Revisi Undang-undang KPK dianggapnya tidak solid.

Dilansir oleh TribunWow.com, Fahri Hamzah mengatakan di acara E Talk Show bahwa tuntutan mahasiswa harus jelas, Jumat (4/10/2019). 

"Kalau argumennya tidak terlalu kuat biasanya tidak relevan dan biasanya tidak lama," kata Fahri Hamzah dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Talk Show tvOne pada Sabtu (5/10/2019). 

Sehingga, demo ini juga bisa menjadi tantangan bagi mahasiswa itu sendiri.

Apakah mereka benar-benar ingin memperjuangkan aspirasi atau hanya sekedar ikut-ikutan.

"Itu juga adalah chalengge kepada gerakan mahasiswa sendiri hadir ini berdasar ikut-ikutan atau memang atau ada sesuatu yang secara solid disampaikan kepada pemerintahan begitu kira-kira," ungkapnya.

Namun, Wahyu Muryadi sebagai presenter bertanya lagi soal tujuh tuntutan yang telah dilayangkan mahasiswa kepada DPR maupun pemerintah.

"Tapi kan mereka sudah mengajukan tujuh tuntutan?," tanya Wahyu Muryadi.

Namun, Fahri Hamzah menilai tuntutan itu kurang kuat.

"Banyak dari tuntutan itu, kalau saya menganggapnya itu kurang solid," kritik politisi PKS ini.

• Tim Investigasi Ungkap Ada 1 Perwira dan 5 Bintara yang Bawa Senjata Api saat Aksi Demo di Kendari

Fahri Hamzah kemudian mengungkap alasan mengapa demo mahasiswa akhir-akhir ini kurang solid.

Lantas, ia membandingkan demo mahasiswa akhir-akhir ini dengan demo 1998.

"Kalau dulu kan kita bilang hentikan dwifungsi ABRI, adili rezim Orde Baru, Presiden Soeharto, dan kroni dan sebagainya, saya rasa itu akumulatif."

"Permintaan amandemen otonomi daerah itu kan solid kerena itu memang yang hilang," jelas Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah menilai, tuntutan mahasiswa menolak RKUHP dan RUU KPK bukan dari pertimbangan yang cukup dalam.

"Kalau misalnya memintan rancangan undang-undang KUHP dibatalkan rasanya itu enggak solid, itu tidak datang dari dialog yang mendalam."

"Yang lain-lain saya rasa juga bisa saya kritik termasuk soal KPK apalagi ada yang terkait dengan sahkan undang-undang PKS dan sebagainya itu," terang Fahri Hamzah.

• 2 Oknum Polisi yang Kejar Mahasiswa Demo di Makassar hingga Masuk Masjid Akhirnya Dipenjara

Meski demikian, sekali lagi ia akan tetap mengapresiasi usaha mahasiswa.

"Ya yang kejahatan seksual itu yang saya khawatir itu tidak well disscused (diskusi yang benar), tetapi dia sudah muncul tetap harus dihargai," puji politisi PKS ini.

Sehingga, Fahri Hamzah menantag mahasiswa untuk menunjukkan bahwa demo itu banar-benar dilakukan untuk memperjuangkan aspirasi.

Selain itu, untuk menunjukkan seberapa kuat alasan mereka menolak RKUHP dan RUU KPK.

"Tantangan bagi mereka adalah apakah mereka akan relevan atau tidak itu tergantung kemampuan mereka berargumen bahwa itu memang substantif," katanya.

Lihat mulai menit ke 6:01:

Diketahui ada tujuh tuntutan yang disampaikan para mahasiswa dalam aksi unjuk rasanya seperti dikutip TribunWow.com dari Tribun Jateng. 

Tujuh tuntutan tersebut yakni meminta agar DPR RI membatalkan draf RKUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, dan RUU Pemasyarakatan.

Selain itu mahasiswa juga meminta agar DPR RI segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Adat.

Para mahasiswa juga menuntut agar presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mencabut Undang-undang (UU) KPK dan UU Sumber Daya Air.

Tidak hanya meminta pemerintah menyelesaikan permasalahan RUU.

Mahasiswa juga menuntut adanya kesejahteraan masyarakat dengan menjamin pemberian layanan kesehatan BPJS secara baik.

• Isi Nasihat TNI yang Buat Para Pelajar Asal Banten Pilih Pulang dan Tak Jadi Ikut Demo di Gedung DPR

Mereka juga meminta pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu dan masa kini.

Pada aksi unjuk rasa itu, para mahasiswa meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk bertanggung jawab sebagai kepala negara.

Para mahasiswa itu mengacam akan pergi ke Jakarta bila tidak mendapat respon dari Jokowi.

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Amirul Nisa)