TRIBUNWOW,COM - Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur (Jatim) dilaporkan sejumlah LSM ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terkait kasus Veronica Koman.

Dilansir TribunWow.com dari tayangan Kompas Malam, Rabu (18/9/2019), LSM mempersoalkan tuduhan terhadap Veronica Koman, yang disebut sebagai dalang provokator rusuh di Asrama Mahasiswa Papua.

Menurut LSM tersebut, penetapan tersangka Veronica Koman tidak berdasar.

• Aliansi Mahasiswa Papua di Surabaya Sebut Veronica Koman Pengacara Mereka: Bebaskan Dia Tanpa Syarat

Mereka menyebut, apa yang disampaikan oleh Veronica Koman adalah fakta.

Terlebih Veronica Koman berperan sebagai pengacara mahasiswa Papua di Surabaya dan aktivis HAM.

"Apa yang diinformasikan oleh Veronica Koman itu adalah sesuatu yang fakta, bukan sebuah informasi yang tidak benar atau rekayasa," kata kuasa hukum mahasiswa Papua, Tigor Hutapea.

"Kapasitasnya dia sebagai advokat, pengacara, adalah punya hak untuk bisa menyampaikan ini ke publik dan media."

"Sehingga kami melihat penetapan tersangka yang diterapkan kepada Veronica Koman sebagai suatu tindakan yang menurut kabi abuse, sewenang-wenang kepada advokat atau pembela HAM," sambungnya.

Reaksi Kompolnas

Sementara itu, menanggapi laporan dari LSM, pihak Kompolnas mengaku akan meminta klarifikasi dari Polda Metro Jaya dan Polda Jatim.

"Kami atas kewenangan kami, kami akan meminta klarifikasi, jadi menindak lanjuti dengan klarisikasi kepada Kapolda Metro Jaya, dan Kapolda Jawa Timur," ujar Komisioner Kompolnas, Poengki Indrati.

"Tetapi kawan-kawan juga kami minta kalau ingin menindak lanjuti terkait ada dugaan-dugaan pelanggaran misalnya, kami sarankan lapor ke pengawas internal, yaitu Propam," tambahnya.

• Kata Tersangka Rusuh Papua Veronica Koman soal Sederet Tuduhan Polisi, Singgung Penarikan Rekening

Komnas HAM Minta Proses Hukum Veronica Koman Dihentikan

Di sisi lain, desakan penghentian kasus Veronica Koman juga datang dari Komnas HAM.

Menurut Komnas HAM, apabila kasus Veronica Koman diteruskan, maka akan menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi manusia.