"Kelima tersedia lahan yang dikuasai pemerintah, seluas 180.000 hektare," ungkap Jokowi.

• Ibu Kota Pindah, Ini Harga Tanah di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Miliki Penawaran Beragam

Jokowi mengungkapkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru tersebut.

Yaitu akan membutuhkan dana sebesar Rp 466 triliun.

"Kemudian juga ada yang bertanya mengenai pendanaan, perlu kami sampaikan bahwa total kebutuhan, untuk ibu kota baru adalah kurang lebih Rp 466 triliun," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8/2019).

Sedangkan, dana itu nanti akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 19 persen.

"Nantinya 19 persen akan berasal dari APBN, itu pun terutama berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di Ibu Kota Baru dan DKI Jakarta," paparnya.

Lalu sisa dana tersebut juga akan berasal dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan investasi swasta.

"Sisanya akan berasal dari KPPU kerja sama dengan pemerintah dan badan usaha serta investasi langsung swasta dan BUMN," ungkapnya.

Proses Pemindahan Dimulai

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan waktu akan dimulainya pembangunan ibu kota Kalimantan Timur, dikutip TribunWow.com dari Kompas Tv, Senin (25/8/2019).

Dalam menjawab pertanyaan awak media, Bambang mengungkapkan pada tahun 2020 akhir akan dimulai kontruksi di Kalimantan Timur.

Sedangkan pada masa berakhirnya jabatan presiden Jokowi, pada tahun 2024 menjadi waktu maksimal ibu kota sudah berpindah.

"Dan 2020 akhir sudah mulai konstruksi, dan paling akhir 2024 proses pemindahan sudah dilakukan dan proses pemindahannya nanti akan didetilkan," ujar Bambang.

Bambang menuturkan telah ada diskusi mengenai penetapan lokasi dan sebagainya.

"Mengenai kerangka waktu, jadi hari ini kita sudah mendengar penetapan lokasi, yang segera akan ditindak lanjuti mulai besok, dengan terutama penentuan lokasi, yang tentunya akan melibatkan Pak Gubernur," ujarnya.

• Jokowi Ungkap Alasan Ibu Kota Harus Pindah ke Kaltim: Beban Jakarta Berat, Bukan Salah Pemprov