TRIBUNWOW.COM - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik menanggapi isu separatisme dari Papua.

Isu separatis sering santer terdengar jika ada masalah yang terjadi di Papua.

Sebagaimana diketahui, baru saja terjadi kerusuhan cukup besar di sejumlah daerah di Papua menyusul insiden Mahasiswa Papua dengan sejumlah warga Surabaya dan Malang.

Menanggapi isu separatis, Ahmad Taufik kembali menyinggung masalah Aceh pada beberapa tahun yang lalu.

Hal itu diungkapkan oleh Ahmad Taufik Damanik saat menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa, Rabu (21/8/2019).

Ahmad Taufik menilai gerakan separatisme pada Aceh dahulu jauh lebih besar.

"Tapi sebetulnya kita punya pengalaman yang luar biasa, yaitu menyelesaikan isu yang kurang lebih sama. Bahkan persenjataan jauh lebih besar dan sistematik, terstruktur yakni Aceh Merdeka," ungkap Ahmad Taufik dikutip TribunWow.com dari channel Youtube Najwa Shihab, Kamis (22/8/2019).

• Soal Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Komnas HAM Sebut Dua Hal yang Harus Dijawab

Lantas Ahmad Taufik membandingkan separatisme yang pernah tejadi di Aceh serta isu separatisme di Papua.

Menurutnya, banyak kesamaan antara Papua dan Aceh

"Meskipun 100 tidak persen sama, ada beberapa hal yang sama," ungkapnya.

Menurut Ahmad Taufik, persamaan itu merupakan perasaan merasa dijajah.

"Misalnya, perasaan orang di Aceh dulu merasa dijajah oleh Indonesia, semangat anti pendatang dan lain-lain itu juga muncul," ungkap Ahmad Taufik.

Kendati demikian, Ahmad Taufik percaya bisa menghilangkan isu separatisme.

"Tapi sekarang saya katakan ini bisa diatasi dan banyak negara belajar, Myanmar misalnya datang ke Indonesia, ke Aceh."

"Jadi sebetulnya menurut saya Papua mestinya bisa. Tapi kalau belajar dari kasus Aceh apa yang bisa dilakukan," jelas Ahmad Taufik.

• Nyanyikan Lagu Tanah Papua di Mata Najwa, Gubernur Lukas Enembe Terus Soroti Layar di Belakangnya

Ahmad Taufik mengatakan, keberhasilan untuk menghilangkan isu separatisme paling besar dipengaruhi oleh kebijakan Presiden.

Seperti saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla beserta Presiden Gus Dur menangani Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Ada kehendak yang kuat dari Pemimpin Nasional dalam waktu ini dulu pak SBY-JK, sebelumnya sudah Pak Gus Dur, Almarhum sudah mulai mengirim Mensesneg-nya ke hutan bertemu dengan Abdullah Syafei itu dilakukan terus dialog."

"Itu jelas ada keinginan dari pemimpin nasional untuk berdialog secara serius dan sistematik juga kemudian intensif berkali-kali," ujar Ahmad Taufik panjang lebar.

Ahmad Taufik mengatakan, kala itu pemerintah bisa menghentikan separatisme Aceh dengan serius dan pantang menyerah

"Pak SBY dan Pak JK masing ingat mengirim Pak Hamid Awaludin sampai ke Eropa bertemu, berupaya untuk tokoh di Stockholm,"

"Gagal ulang lagi," ungkapnya.

Lihat videonya sejak menit awal:

Kontras Beberkan Masalah yang Memicu Kerusuhan di Papua

Sekjen Federasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andy Irfan Junaedi membeberkan permasalahan yang memicu letupan di Papua.

Diketahui, terjadi kerusuhan di Manokwari, Papua Senin (19/8/2019) hingga Fakfak Papua, Rabu (21/8/2019).

Hal ini dipicu adanya penangkapan terhadap 43 mahasiswa Papua di Surabaya, dengan tudingan merusak bendera Indonesia, pada Sabtu (17/8/2019).

Dikutip TribunWow.com, Andy Irfan pun mengungkapkan pandangannya saat menjadi narasumber di Program Mata Najwa, di saluran YouTube Najwa Shihab, Kamis (22/8/2019).

Andy mengatakan dahulu ada Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).

• Saat Najwa Shihab Kaget Gubernur Papua Tak Percaya Undang-undang: Gubernur Tak Percaya UU Pak Lukas?

Hal itu dibentuk di masa kepemimpinan presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dulu zaman Pak SBY ada UP4B, kita semua tahu kerja UP4B," ujar Andy.

"Kalau selalu Papua dikirim tentara ke sana tidak akan ada penyelesaiannya," tambahnya.

Ditambahkan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, bahwa ada pasukan jumlah banyak dikirim ke Papua.

"Sekarang pasukan jumlah banyak dikirim ke Papua, itu enggak bisa," sebut Lukas disetujui Andy.

Dijelaskan oleh Andy kembali, bahwa di Papua tidak ada kejelasan dari sektor keamanan.

"Akuntabilitas sektor keamanan tidak pernah ada kejelasan."

"Pak Presiden bikin MOU dengan Binamarga pembangunan Trans Papua. TNI kita itu di Papua jadi kontraktor Pak. Bukan perusahaan kontraktor yang ngerjakan jalan. Tentara kita ngerjakan jalan dengan alasan keamanan," paparnya.

• Di Mata Najwa, Aktivis Papua Sebut Presiden yang Bisa Pahami Rakyat Papua: Beliau Buka Peluang Kami

Diproteskannya, bahwa di Papua selalu disorot perihal keamanannya.

"Kalau perspektifnya Papua selalu dan selalu pendekatan keamanan, kita akan menabung perkara dan menabung masalah, buahnya apa ya letupan-letupan sekarang," ungkap Andy.

"Sekali dicolek ada sudah bilang pisah dari Indonesia. Jangan salahkan dia (Papua) bilang begitu, kau pukul dia setiap hari. Kau hajar dia setiap hari. Kalau sekarang kau ngaku saudara dia kah?," pungkas Andy.

• Federasi Kontras Sebut Pembangunan Jalan Trans Papua Tak Selesaikan Masalah: Siapa yang Butuh?

Lihat video dari menit ke 7.16:

(TribunWow.com/ Mariah Gipty/Roifah Dzatu Azmah)

WOW TODAY: