"Dana Rp 466 triliun itu bukan dana kecil. Kalau berdasarkan kami kaum milenial membaca, sumbernya kurang lebih jual aset dan kemungkinan utang lagi dan iu dana yang besar dan sangat banyak," ujarnya.

"Sementara ada pekerjaan yang lebih mendesak, pengangguran misalnya, lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh msayarakat, kemudian pembayaran BPJS, pembayaran BUMN strategis yang kini terancam bangkrut karena terlilit utang, sebutlah Garuda, PLN, Krakatau Steel dan lain-lain. Sehingga jangan sampai pemindahan ibu kota ini mengenyampingkan yang justru diutamakan," pungkasnya.

Lihat videonya dari menit ke 3.00:

Penjelasan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakinkan agar Ibu kota Indonesia yakni di DKI Jakarta harus segera dipindah.

Jokowi mengungkapkan hal ini di Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019), dikutip dari rilis yang diterima TribunWow.com, Jumat (16/8/2019).

Jokowi mulanya menyebutkan bahwa fokus pemerintah di tahun 2020 akan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Karena hal ini, pengembangan ekonomi di luar Pulau Jawa akan dimaksimalkan.

"Oleh karena itu, kita akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, pusat ekonomi terlalu berpusat di Jakarta dan Pulau Jawa.

Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.

"Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah," papar Jokowi.

• Rocky Gerung Jelaskan Bahaya Paru-paru Dunia Jadi Lokasi Ibu Kota: Bahaya Bagi Kecerdasan Presiden

Ia pun meyakinkan agar sesegera ibu kota yang semula di Jakarta dipindahkan ke Kalimantan.

"Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa," ujarnya.

Diyakinkannya, ibu kota baru tidak hanya menjadi simbol identitas, namun juga kemajuan bangsa.