Kita butuh karyakarya nyata agar Lembaga-Lembaga Negara menjadi institusi yang kuat dan berwibawa. Untuk menjadi kuat, kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri.

Ego lembaga harus diruntuhkan, sehingga karya-karya baru dapat diciptakan bersama- 7 sama. Ego sektoral yang terkotak-kotak sudah tidak relevan lagi dan harus ditinggalkan. Kolaborasi dan sinergi antarlembaga harus ditingkatkan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Sidang Majelis yang saya muliakan,

Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MPR mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan semangat dan jiwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR telah melakukan sosialisasi empat konsensus kebangsaan secara gencar ke seluruh pelosok tanah air, dengan menyasar seluruh kelompok masyarakat.

Mulai dari pelajar, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum. Saya yakin tugas mulia tersebut akan terus dilakukan dengan terobosan-terobosan baru, supaya nilai-nilai empat konsensus kebangsaan itu semakin tertanam kuat di dada setiap manusia Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu dimanfaatkan secara optimal.

Di era sekarang ini, saat arus penyebaran informasi terjadi sangat cepat, maka kita harus lebih cepat dari yang lain, serta harus lebih sigap dari yang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi justru lebih banyak digunakan oleh pihak-pihak yang mengerdilkan konsensus kebangsaan.

Dalam merespons kemajuan teknologi informasi itu, saya menghargai MPR yang terus mencari cara-cara baru sehingga nilai-nilai konsensus kebangsaan bisa diterima, terutama oleh generasi muda. MPR telah menerapkan perpaduan antara penggunaan media senibudaya dengan pemanfaatan kemajuan teknologi.

Cara-cara seperti ini yang kita butuhkan. Saya juga menghargai MPR yang sudah menggelar survei nasional, berkaitan dengan hasil kinerjanya dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai luhur bangsa. Hasil survei tersebut bisa menjadi referensi untuk menyempurnakan strategi sosialisasi empat konsensus kebangsaan yang telah dilakukan.

Agar program sosialisasi lebih efektif lagi, langkah-langkah penyempurnaan memang sangat diperlukan, terobosanterobosan baru harus diciptakan. Lompatan-lompatan kreatif dalam pembinaan ideologi Pancasila harus dikembangkan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Demokrasi membutuhkan lembaga perwakilan rakyat yang berwibawa, kredibel, dan modern. Oleh karena itu, upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan konsolidasi kelembagaan harus didukung.

Upaya DPR untuk meningkatkan kualitas 9 produk perundang-undangan harus didukung. Upaya DPR untuk menjalankan check and balances dalam satu visi besar yang sama juga harus didukung.

Saya mengapresiasi setinggi-tingginya semangat DPR untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah. Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR telah menyetujui UU Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2018.

DPR juga telah menyetujui alokasi Dana Desa sebesar Rp70 triliun di tahun 2019, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pada fungsi legislasi, sepanjang Agustus 2018 hingga Juli 2019, DPR bersama-sama Pemerintah, telah berhasil menyelesaikan pembahasan terhadap 15 Rancangan Undang-Undang (RUU), antara lain RUU APBN,.

RUU di bidang perjanjian kerja sama internasional, bidang penyelenggaraan haji, bidang kesehatan, akselerasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta beberapa RUU lain untuk menyikapi dinamika pembangunan yang bergerak cepat.

Di luar capaian di bidang legislasi tersebut, dukungan DPR pada upaya Pemerintah untuk mereformasi perundang-undangan tetap diharapkan. Undang-undang yang bertabrakan satu dengan yang 10 lain harus kita selaraskan. Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar.