Kabinet Jokowi

Megawati Blak-blakan Minta Jatah Menteri, Surya Paloh dan Airlangga Pasrah: Terserah Jokowi

Penulis: Ifa Nabila
Editor: Tiffany Marantika Dewi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri blak-blakan meminta jatah menteri kepada Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Berbeda dari Megawati, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto lebih memilih pasrah dan menyerahkan keputusan pemilihan menteri kepada Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Surya Paloh dan Airlangga dalam kesempatan yang berbeda pada unggahan kanal YouTube metrotvnews, Minggu (11/8/2019).

Surya Paloh mengaku belum tahu-menahu soal berapa jatah kursi menteri yang akan diperoleh partainya.

Beredar Daftar Susunan Menteri Jokowi-Maruf Amin, Triawan Munaf: Big Hoax

"Kita belum mengetahui itu, karena memang masalahnya kita belum tahu apakah kita mendapat portofolio kursi di kabinet atau tidak," ujar Surya Paloh.

Surya Paloh menyerahkan keputusan pemilihan menteri secara detail kepada Jokowi, mulai dari susunan kabinet hingga partai asal para menteri.

"Karena semuanya itu terserah kepada presiden ya, yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun portofolio kabinet apa saja, dan dari mana saja unsur-unsur yang diharapkan untuk mengisi portofolio itu," tuturnya.

Surya Paloh akan menunggu keputusan Jokowi dan menyediakan kader terbaiknya jika nanti dibutuhkan untuk menjadi menteri.

"Nanti apabila memang dibutuhkan oleh presiden, tentu presiden akan bertanya, siapa barangkali yang diperlukan dari NasDem ini ya silakan saja," pungkasnya.

Megawati Minta Jatah Menteri pada Jokowi, Berikut Tanggapan Berbagai Partai, Demokrat hingga Golkar

Senada dengan Surya Paloh, Airlangga menyebut partainya tak mungkin melangkahi PDIP untuk ikut-ikutan memesan kursi menteri.

"Ya kalau Golkar kan di bawah PDIP," ujar Airlangga sambil tertawa.

Airlangga lebih memilih untuk menyiapkan kader terbaiknya jika nanti Jokowi membutuhkannya sebagai menteri.

"Kita tidak minta yang terbanyak, kita menyediakan kader sesuai dengan permintaan dan menghormati hak prerogatif Pak Presiden," kata Airlangga.

"Jadi enggak ada permintaan (kursi menteri) ya pak?," tanya wartawan.

"Tidak ada," tegas Airlangga.

Masih Tak Ada Wagub, Anies Baswedan: Akan Dicatat dalam Sejarah, DPRD Jakarta Tak Lakukan Kewajiban

Halaman
12