TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Umum Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (PLN), Ahmad Daryoko mengungkap soal manajemen PLN.

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Ahmad Daryoko saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club yang tayang di tvOne, Selasa (6/8/2019).

Ahmad Daryoko mengatakan, pemerintah melakukan banyak intervensi pada PLN.

Bahkan, manajemen PLN disebut tak bisa berbuat apa-apa akibat intevensi pemerintah.

"Kalau kita berbicara tentang kinerja PLN, tidak bisa kemudian bahasa-bahasa teknis yang disampaikan Ibu Dirut dan Pak Herman Darnel," ungkap Ahmad Daryoko.

"Tetapi banyak masalah-masalah kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah yang kemudian manajemen tak bisa apa-apa kok faktanya," sambungnya.

Sebagaimana diketahui pada acara ILC tersebut, Plt Direktur Utama PLN, Sripeni Inten Cahyeni serta Mantan Direktur PLN, Herman Darnel turut menjadi narasumber.

• Lihat JJ Rizal Tersenyum, Mantan Direktur PLN Singgung Ikan Koinya Juga Mati akibat Listrik Padam

Ahmad Daryoko menilai, banyak intervensi pemerintah yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.

"Tetapi kan kami tahu, karyawan ini kan tahu, merasakan, betapa sebenarnya intervensi pemerintah ada yang bener, tapi banyak yang tidak bener," tegasnya.

Ahmad Daryoko menjelaskan, dirinya pernah terlibat dalam renegosiasi kontrak listrik dengan swasta.

Sehingga, Ahmad Daryoko menilai pendapat Ketua DPR, Fadli Zon soal investigasi di PLN perlu dilakukan.

Kendati demkikian, Achmad Daryoko mengatakan, investigasi tersebut akan berdampak pada banyak hal.

Bukan hanya masalah PLN itu sendiri.

"Jadi betul itu Ketua DPR mengatakan, perlu investigasi. Tapi sosoknya siapa?," papar Achmad Daryoko.

"Pak Fadli Zon, saya usulkan di sini. DPR perlu instruksi ke BPK. Untuk kemudian investigasi."

"Kalau menginvestigasi PLN sebenarnya tidak hanya PLN saja, semua akan kena. Pemerintah terutama SDM kemudian Kementerian BUMN, terutama di kebijakannya," imbuhnya.

• Dorong PLN Diaudit setelah Mati Listrik Massal, Fadli Zon: Masalahnya, Siapa yang Investigasi PLN?

Kemudian Achmad Daryoko merasa kecewa lantaran sekarang PLN dianggap hanya mencari keuntungan.

Sedangkan, pada masa Presiden pertama RI, Soekarno, PLN lebih fokus pada kemanfaatan bersama.

"Setelah ini kita investigasi tahu penyakitnya, terus bagaimana? Ideologi tentang pengelolaan kesejahteraan Indonesia bagaimana?."

"Kalau Bung Karno maunya listrik ini untuk tujuan etatisme. Jadi targetnya benefit oriented bukan profit oriented sebenarnya, itu cita-cita Bung Karno."

"Tapi kemudian berjalan ke sini, PLN dituduh-tuduh oleh pemerintah waktu itu. Tahun 2003 kami maju ke MK, ini kok BUMN berniaga. Ini menteri-menteri ngerti undang-undang enggak?," kata Achmad Daryoko panjang lebar.

Lihat videonya mulai menit ke 9:35:

Pada kesempatan tersebut, Achmad Daryoko juga menyinggung soal PLN lambat laun akan dipensiunkan karena adanya Independent Power Producer (IPP).

IPP sendiri merupakan proyek PLN yang bekerja sama dengan perusahaan pembangkit listrik swasta.

"Mayoritas pembangkit PLN ini juga pelan tapi pasti mulai dipensiunkan, diganti dengan Independent Power Producer (IPP), ini semua mengancam keberadaan karyawan juga, ini yang kami kritisi," ujar Ahmad Daryoko.

"Dan kesempatan ini kami sampaikan juga sudah ada kebijakan-kebijakan seperti itu, liberal. Jadi IPP sudah meraja rela," paparnya.

• Cerita Rizal Ramli Urus PLN, Bergaya Rambut bak Einstein Didatangi Bos Asing: Baris Mohon Negosiasi

Ahmad Daryoko juga menyinggung proyek elektrifikasi 35.000 megawatt antara PLN dengan Fasilitas Pinjaman Sindikasi (Syndicated Loan Facilities).

"Kita tanyakan juga itu proyek 35 ribu. Kalau kita evaluasi saat di-launching Bulan Maret 2015, itu belum ada rencana umum, RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik), perkara tiba-tiba ada, ini kan kalau penguasa, enggak ada lalu bikin aturan bisa kan. Seperti itu. Ini liberal," ungkapnya.

Ia juga menyinggung saat mantan hakim Mahkamah Konstitusi Jimly Ashidique membatalkan token.

"Token, yang katanya unbundling oleh Pak Jimly Ashidique dilarang, batal undang-undangnya, lha wong faktanya itu retail sudah dilepas kok dalam bentuk token," ungkap Ahmad Daryoko.

"Sudah bukan PLN lagi itu, tapi Alfamart. Itu dampak unbundling liberal itu yang masyarakat harus tahu."

• Rizal Ramli Beberkan PLN Pernah Nyaris Bangkrut: Direksinya Datang ke Kami Ngemis-ngemis

Ia mengaku merasa kasihan dengan direksi PLN yang harus menurut pemerintah yang berkuasa.

"Kesimpulannya PLN itu, ya saya kadang kasihan juga dengan jajaran Direksi, jajaran manajemen PLN itu, dia kalau berhadapan dengan pemerintah, enggak bisa apa-apa, karena apa kalau dia ngelawan dicopot (jabatannya). Tapi serikat kan tahu persis itu, lalu kami menolak dengan segala cara. Tapi sah ya, kalau enggak kami sudah ditangkap."

"Jadi kami kritisi, direksi ya 'terpaksa sudah lah Pak, kami yang gerak'. Jadi kemudian bayangkan undang-undang kelistrikan sudah dibatalkan, jadi IPP muncul, itu unbundling juga liberalisasi. Tolong jadi hal-hal semacam ini juga sangat mendominasi kinerja direksi PLN, kinerja karyawan PLN, kinerja manajemen PLN, manajemen PLN saya tegaskan enggak berani melawan atasan."

Lihat videonya di menit ke 5.20: