TRIBUNWOW.COM - Tribun Solo kembali mengadakan agenda bulanan 'Mewah' atau Mepet Sawah pada Kamis (18/7/2019) yang mengambil topik "Menguak Penyimpangan Sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Online".

Dalam kesempatan kali ini, hadir beberapa pembicara antara lain Agung Wijayanto selaku Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMA Solo, Unggul selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan.

Serta Mohamad Romadi selaku pakar pendidikan LPPM UNS, Kangsure Surotov selaku Direktur YSKK (Yayasan Satu Karsa Karya) dan Bambang Saptono selaku perwakilan orang tua siswa.

• Karena Sistem Zonasi, Seluruh Murid dari Satu SD di Indramayu Ini Tak Diterima di SMP Mana Pun

Diketahui terdapat banyak polemik yang terjadi karena sistem zonasi PPDM 2019.

Kangsure Surotov menyatakan keributan sistem zonasi PPDB 2019 kali ini disebabkan karena ketidakpahaman masyarakat mengenai mekanisme  yang benar.

"Sumber dari masalah ini adalah karena pemahaman masyarakat terkait mekanisme PPDB yang tidak clear," ujar Kangsure.

Ketidakpahaman masyarakat mengenai mekanisme sistem PPDB juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh pemerintah.

Lebih lanjut ia menyatakan kalaupun sudah diadakan sosialisi pada pihak sekolah, ia tak yakin sosialisasi tersebut berlanjut ke masyarakat, terlebih pada orang tua siswa.

Sehingga pemerintah tidak bisa menyalahkan masyarakat karena ketidak pahaman mereka.

"Pelayan publik yang bertanggung jawab memastikan regulasi pemerintah pada masyarakat," ujarnya.

"Meskipun katanya sosialisasi sudah banyak dilakukan, namun sosialisasi ini berhenti di tingkat sekolah, di masyarakat dan orang tua kok saya enggak yakin ada sosialisasi seperti itu," lanjut Kangsure.

Ia menilai terdapat kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga regulasi yang dibuat tidak sampai ke semua lapisan masyarakat.

• Kritik Sistem Zonasi Sekolah, Seorang Siswa Ancam Bunuh Diri karena Tak Diterima di SMA Negeri

"Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak jalan, jadi kesannya enggak nyambung" ungkap Kangsure.

"Jadi antara tujuan awal regulasi yang dibuat pemerintah tidak kompatibel dengan pemerintah daerah." 

"Inilah yang menyebabkan kekisruhan ini," lanjutnya.