TRIBUNWOW.COM - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan memaparkan, pihaknya memiliki 14 program prioritas partai yang ditawarkannya untuk dapat diadopsi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada periode 2019-2024 mendatang.

Diberitakan TribunWow.com dari Kompas.com, Hinca mengatakan, diterima atau tidaknya program prioritas tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Demokrat untuk memutuskan apakah akan bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf atau tidak.

Pasalnya, 14 program tersebut selaras dengan tujuan dari Demokrat selama ini.

• Pertemuan Jokowi dengan 42 Advokat akan Digelar, Laporkan Permohonan Kubu Prabowo-Sandi Ditolak MK

"Tentu kalau Pak Jokowi berkenan dengan 14 program prioritas itu tentu menarik untuk didiskusikan karena jadi selaras dengan tujuan partai ini membawa program prioritas itu," kata Hinca di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Namun, tegas Hinca, jika nantinya Demokrat tidak jadi berada di dalam koalisi, maka Demokrat akan tetap menjalankan ke-14 program prioritas tersebut.

Terlebih, 14 program itu juga sudah diturunkan pada para calon anggota legislatif terpilih dan juga para kepala daerah yang berasal dari Demokrat.

"Itu yang kami dorong waktu kami kampanye dan masyarakat menerima itu dengan 7,77 persen suara yang kami terima atas program prioritas itu," ujar Hinca.

Berikut ini isi 14 program prioritas Demokrat:

1. Ciptakan lebih banyak lapangan kerja, termasuk untuk milenial dan perempuan, serta batasi tenaga kerja asing.

2. Kelola keuangan dan tingkatkan pelayanan BPJS, dengan mengutamakan golongan kurang mampu.

3. Berikan subsidi listrik untuk golongan kurang mampu dan sediakan secara cukup BBM premium.

4. Pertahankan subsidi pupuk untuk petani.

5. Stop impor pangan ketika musim panen.

6. Tingkat gaji pegawai termasuk guru, TNI & Polri dan pensiunan, agar memiliki daya beli yang baik.

7. Longgarkan pajak, termasuk dunia usaha agar bisa tumbuh baik dan tingkatkan upah buruh.

• Jokowi akan Bertemu dengan TKN dan Seluruh Tim Hukum 01, Bicarakan Tindak Lanjut Putusan MK