Pilpres 2019

Sebut Oposisi yang Bergabung akan Khianati Aspirasi, PDIP: Partai di Luar Pemerintah Itu Kehormatan

Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Tiffany Marantika Dewi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), Andreas Pareira mengatakan bahwa menjadi partai di luar pemerintah adalah suatu kehormatan.

Analis Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno memberikan analisisnya apabila kedua koalisi Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) bergabung di kabinet yang sama.

Hal ini diungkapkannya saat menjadi narasumber dalam program 'Layar Demokrasi', dikutip dari saluran YouTube CNN Indonesia, Rabu (26/6/2019).

Adi menilai hal tersebut bisa menjadi kabar buruk bagi demokrasi Indonesia.

Tak Hadiri Sidang Putusan MK, Prabowo Bakal Nobar di Rumah Kertanegara

"Ini tentu menjadi kabar buruk bagi demokrasi kita, jadi catatan ekstremnya ini akan melumpuhkan kelompok oposisi di parlemen, apalagi pada saat yang bersamaan, kelompok society nyaris tidak bisa menjadi penyeimbang Pak Jokowi misalnya, kalau andai menang," ujar Adi.

"Itu satu, yang kedua kalau Pak Prabowo dan lainnya ini menjadi bagian dari Jokowi ini tentu dengan catatan bahwa partai koalisinya pendukung Pak Jokowi ini, banyak yang tidak bisa ditertibkan."

"Karena kecenderungan menjadi oposisi dari dalam, terutama untuk membangun batu bata kekuasaan 2024, ini akan cukup terjadi, siapa yang bisa menjamin, Nasdem, Golkar, PKB, PPP, ini akan menjadi nice guys," jelasnya.

"Dalam komposisi kabinet 5 tahun ke depan, saya membayangkan, kok sepertinya bulan madu ini tidak terlampau lama," papar Adi.

Kronologi Petugas PPSU Cantik yang Sempat Viral Ditabrak Pemotor saat sedang Kerja, Ini Kondisinya

 

Analis Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno memberikan analisisnya apabila kedua koalisi Prabowo Subainto dan Joko Widodo (Jokowi) bergabung di kabinet yang sama, Rabu (26/6/2019). (Capture CNN Indonesia)

Ia juga menyoroti apabila di kabinet terlalu banyak pihak, akan ada kegelisahan dalam pembagian kursi.

"Tapi yang paling penting adalah yang disebut sebagai kawin paksa ini adalah menjadi foot note penting, statemen kawan-kawan NU, PKB bahwa koalisi ini ditutup dengan 60 persen perolehan suara, ini adalah sebagai satu bentuk kegelisahan, andai kelompok oposisi seperti Demokrat, Gerindra, dan PAN menjadi bagian dari Jokowi, karena priuk politik ini akan dibagi rata kepada banyak orang," kata Adi.

"The real politiknya, ada kemudian orang merasa enggak epic, semakin banyak kelompok yang masuk dalam barisan 01, selama itu sharing power tidak akan menjadi dominasi kelompok tertentu."

Adi juga memaparkan, bahwa ada potensi memelihara musuh di dalam kabinet, dengan contoh apabila Demokrat bergabung, akan ada Ketua Kogasma Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipersiapkan untuk 2024.

"Apalagi misalnya, dalam waktu bersamaan ini juga berpotensi memelihara anak macan. Karena bisa saja akan muncul figur penting dari Gerindra, figur penting dari Demokrat seperti AHY yang akan menjadi pertarungan hidup penting di 2024," pungkasnya.

Lihat videonya di menit ke 27.56

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)

WOW TODAY