Pasalnya, rangkaian sidang bisa disaksikan melalui televisi.

"Mabes Polri sudah mengimbau untuk tidak melakukan mobilisasi massa, pada tanggal 26, 27, 28, maupun pasca pada tanggal 29."

"Bahwa seluruh tahapan PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) di MK itu sudah dilakukan secara konstitusional," kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin.

Dedi pun mengingatkan kembali bahwa masyarakat tidak boleh berunjuk rasa di depan MK.

"Mabes Polri sudah menyampaikan, untuk di areal gedung MK itu daerah steril. Tidak boleh ada kegiatan massa di sana. Demo di sana tidak boleh," ujarnya.

5. Permintaan KPU pada seluruh pihak

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Azis, meminta pada seluruh pihak agar tak mendramatisir hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2019 oleh MK pada Kamis mendatang.

Lebih lanjut, Viryan mengimbau masyarakat untuk menerima apapun hasil sidang.

"Iya jangan didramatisasi. Mari kita semua menerima (putusan MK). Sebab ini yang menentukan adalah MK, lembaga yang sah dan konstitusional memutuskan (hasil pilpres)," tutur Viryan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

Viryan mengatakan pihaknya juga tak pernah mendramatisir proses persidangan di MK.

Menurutnya, KPU memilih fokus pada aspek substansi sidang.

Viryan juga menyebut pihaknya siap menerima dan melaksanakan apapun hasil sidang karena putusan MK bersifat final dan mengikat.

"Bukan soal keyakinan, tapi soal kewajiban. KPU wajib melaksanakan putusan MK," katanya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Srihandriatmo Malau, Kompas.com/Ihsanuddin/Devina Halim/Fitria Chusna Farisa)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jadwal Putusan Sidang MK Pilpres 2019 Dipercepat, Reaksi Kubu Prabowo-Sandi hingga Permintaan KPU

WOW TODAY