Pilpres 2019

BPN Beberkan Alasan Tak Ungkap Data Kecurangan Pemilu saat Rapat Rekapitulasi dengan KPU: Percuma

Penulis: Atri Wahyu Mukti
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers terkait perolehan suara di exit poll internal tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019). Pada keterangan pers tersebut Prabowo mengklaim dirinya mengungguli pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin.

TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade membeberkan alasan kubunya tidak mengungkapkan data kecurangan saat rapat pleno rekapitulasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dilansir oleh TribunWow.com, alasan itu disampaikan Andre melalui sambungan telepon dalam acara Kompas Petang, Selasa (15/5/2019).

Mulanya pembawa acara menanyakan kepada Andre terkait rapat pleno rekapitulasi oleh kedua kubu 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan kubu 02, Prabowo-Sandi di kantor KPU.

"Kalau memang ada kecurangan mengapa pada saat proses rekapitulasi nasional yang berlangsung di KPU sampai saat ini tidak ada perdebatan atau argumentasi yang disampaikan oleh kubu BPN?" tanya pembawa acara.

BPN Prabowo-Sandi akan Tarik Seluruh Saksi Penghitungan Suara di KPU dari Kecamatan hingga Nasional

Andre menjelaskan bahwa setelah mensosialisasikan dugaan adanya kecurangan, baru kemudian akan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Jadi kecurangan ini kami ungkap dulu kepada publik, biar publik tahu," ujar Andre.

"Kami sudah siap, di (rapat pleno) rekapitulasi percuma," sambunnya.

Sebab sepengetahuannya, jikalau data kecurangan disampaikan saat rapat, hanya akan dicatat saja tanpa ada tindak lanjut.

"Lebih baik kami ungkap kepada rakyat, habis itu data ini kami bawa ke Bawaslu,"

"Supaya Bawaslu berani dan rakyat tahu, bahwa ini ada kecurangan yang luar biasa," sambungnya.

Prabowo akan Tolak Penghitungan Suara KPU, TKN Jokowi-Maruf: Sama Saja Musuhi dan Khianati Rakyat

Andre kemudian mencontohkan adanya kecurangan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) ketika pemilihan kepala daerah (pilkada) di Provinsi Jawa Timur.

"Bayangkan saja waktu Pilkada DKI Jakarta, Pikada Jawa Timur, contoh ya DPT itu ada 20 juta, tiba-tiba belum cukup setahun habis pilkada Jawa Timur, DPT itu juga dapat 25 juta,"

"Kan luar biasa," tambahnya.

Menurutnya contoh tersebut merupakan adanya tindak kecurangan dalam pemilihan wakil rakyat lainnya.

Simak videonya dari menit 7.30

Halaman
123