Menurutnya, saat ini pemerintah melalui Menkopolhukam sudah benar membentuk Tim Asistensi Hukum.

"Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk dan atas nama rakyat Indonesia, untuk dan atas nama keselamatan bangsa dan negara," tutur Ali Ngabalin.

"Polisi sudah benar harus mengambil tindakan tegas bawa ke Mahkamah, menjatuhkan hukuman, seberat-beratnya supaya tidak boleh orang dengan lancang melakukan sesuka hatinya."

"Di negeri ini ada atuarannya, kalau Anda tidak mau diatur dengan Undang Undang tanah Indonesia, kau pergi ke hutan sana supaya pakai hukum rimba."

• Kata Pria yang Ancam Penggal Jokowi soal Sosok dan Keberadaan Wanita Perekam Videonya

Lihat videonya menit ke 9.25:

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersumpah soal tudingan makar yang berasal dari pemerintahan.

Hal itu disampaikan Ngabalin saat menjadi narasumber di acara Prime Time News Metro Tv, Senin (13/5/2019).

Mulanya, pembawa acara Prime Time News, Andini Effendy bertanya soal adanya campur tangan pemerintah ke kepolisian soal penangkapan orang dengan tuduhan makar.

"Jadi sebenarnya ada enggak sih campur tangan Istana, nih sudah 3 yang masuk ke kepolisian, ada campur tangan Istana atau tidak?," tanya Andini Effendi.

• BPN Prabowo-Sandi akan Tarik Seluruh Saksi Penghitungan Suara di KPU dari Kecamatan hingga Nasional

Ngabalin lalu menjawab dengan mengatakan permintaan dari Jokowi adalah meminta masyarakat untuk kembali bekerja dan selesai dengan hiruk pemilu.

Serta menyerahkan hasilnya pada penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kalau pesan Bapak Presiden itu adalah segera move on tiap-tiap badan, institusi, kawan-kawan yang ini untuk kembali konsentrasi bekerja dengan baik," ujar Ngabalin.

"Beberapa kali Beliau menyampaikan bahwa proses ini (pemilu) sudah berjalan dengan bagus, di Eropa, di Amerika, di beberapa negara- negara Asia telah memberikan (pujian) luar biasa kepada masyarakat Indonesia atas keberhasilan pemilu dengan teduh dengan tenang, karena itu biarlah proses ini berjalan."

"KPU sedang memverifikasi segala macam, menghitung situngnya apa segala macam."

"Biar ini menyerahkan ini kepada KPU sebagai badan independen mandiri sebagai badan yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu."

• Prabowo akan Tolak Penghitungan Suara, KPU: Tapi saat Rapat Rekapitulasi Justru Tak Tunjukkan Data