TRIBUNWOW.COM - Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menolak Tim Asisten Hukum Nasional yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

Diketahui, Wiranto membentuk Tim Asisten Hukum Nasional atau tim pengkaji hukum, untuk memantau ucapan tokoh hingga masyarakat yang mengacu tindakan inkonstitusional.

Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, menuturkan bahwa pemerintah berusaha menarik persoalan hukum ke ranah politik.

Menurutnya tugas untuk melakukan penyidikan adalah tugas polisi, dikutip dari saluran Youtube Kompas TV.

• Ketua DPP Partai Demokrat Minta Pimpinan Gerinda Tegur Arief Poyuono

"Artinya memang setelah diputuskan oleh kajian ini dinyatakan bahwa orang itu melanggar hukum pasti akan jalan (kasusnya). Dan itu syarat kriminalisasi," ujar Choirul kepada media di Kantor komnas HAM di Menteng, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Ia mengatakan apabila yang membuat tim hukum adalah aparat kepolisian, pihaknya akan mendukung.

"Karena sebenarnya memang kebutuhannya adalah penegakan hukum cukup di kepolisian saja, kalau surat ini dikeluarkan oleh Kapolri, kita malah gabung, mungkin Kapolri butuh dukungan mempercepat proses dan sebagainnya," tutur Choirul.

"Tapi karena ini yang narik adalah Menteri Polhukam itu pendekatannya jadi politik, jadi politik memaksakan pendekatan hukum," imbuhnya.

• Bahas Shutdown Media Wiranto, Arya Sinulingga Tertawa saat Ditanya Pendapat jika Medsosnya Diawasi

Ia juga mengatakan seharusnya hal itu dihindari Wiranto lantaran jadi cerminan seperti masa Orde Baru.

"Menkopolhukam menarik persoalan hukum jadi persoalan politik yang mestinya dihindari. Karena itu cerminan dari karakter Orde Baru," sambungnya.

Lihat videonya berikut ini:

Komentar Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga memberikan tanggapan terkait Tim Pengkaji Hukum Nasional.

Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Fahri Hamzah saat menjadi narasumber di Satu Meja The Forum KompasTV, Rabu(8/5/2019) malam.

Fahri menilai, tim pengkaji yang diusulkan oleh Wiranto itu hanya untuk kepentingan sesaat saja.