TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik yang juga inisiator pemilu serentak Effendi Ghazali angkat suara soal penyelengaraan pemilu 2019.

Hal ini diungkapkan Effendi saat menjadi narasumber di acara Fakta tv One, Senin (6/5/2019).

Mulanya, pembawa acara Fakta, Balques Maningsang bertanya soal banyaknya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat bertugas dalam pemilu.

"Kita sedang dalam kedukaan ada 300 lebih anggota KKPS yang gugur dalam penugasannya menjadi anggota KPPS, abang juga bersuara, kenapa bersuara dan apa isi suaranya?," tanya Balques.

Effendi lalu mmberikam jawaban bahwa ada orang yang menganggap dirinya harus bertanggungjawab karena menjadi inisiator pemilu serentak hingga disetujui oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

• Jenderal TNI AD Bantah Cuitan Rizal Ramli soal Laporan Babinsa Sebut Prabowo Menang

"Ya bersuara karena beberapa, yang pertama ada siapa namanya wartawan Dimas Sumanto kalau enggak salah mengatakan yang harus bertanggung jawab Effendi Ghazali dan Ketua MK karena mengajukan yudisial review uji Undang Undang itu ke Mahkamah Konstitusi," jawab Effendi.

"Bahkan Buya Safii Maarif seakan-akan mengatakan ini juga harusnya yang pernah mengatakan menyambut pemilu serentak ini mencabut ucapannya," tambahnya.

Pengamat politik ini lalu mengatakan soal meninggalnya petugas KPPS bukan hal yang baru.

"Kemudian pastilah ini soal jumlah yang meninggal ini menurut saya memang jangan-jangan terbesar juga dalam sejarah pemilu."

"Walaupun kita harus catat menurut Perludem di tahun 2014 ada 157 KPPS yang meninggal tapi ini kan luar biasa karena belum pernah ada anggota KPPS atau yang membantu pemilu di seluruh dunia barang kali yang gantung diri. Ada di Sleman, ketua KPPS nya gantung diri," ujarnya.

• Jawaban Demokrat saat Ditanya Apakah Sempat Mempertanyakan Sumber Klaim Menang 62 Persen Prabowo

Effendi lalu menerangkan soal asal mula bisa mengajukan pemilu serentak hingga mendapatkan persetujuan dari MK.

Setelah pengajuan, Effendi menegaskan sempat memberikan penolakan atas apa yang telah disetujui oleh DPR dan pemerintah.

"Nah saya ingin mengatakan begini, bahwa saya pernah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi ya itu fakta," ujar Effendi.

"Tapi sebetulnya Oktober di seluruh media kita bisa dengar bahwa ketika keluar hasil UU Pemilu oleh DPR dan pemerintah kami sudah bilang ke MK jangan dilaksanakan pemilu yang seperti ini, karena nanti hasilnya akan kacau."

Bahkan, untuk mempertanggungjawabkan soal pemilu serentak, Effendi Ghazali meminta agar dirinya turut dipanggil MK.

• Dari 6 Menteri Jokowi yang Maju Jadi Caleg, Hanya Ada 2 yang Diprediksi Lolos ke Senayan

"Di Oktober 2017 ada di semua media silahkan di googling, di situ kita bilang nanti kalau terjadi apa-apa siapa yang tanggungjawab? Itu ada, harusnya MK memanggil kami kok Anda mengajukan pemilu serentak kok sekarang tiba-tiba Anda minta ditarik lagi?," ujar Effendi.

Effendi berharap, seharusnya dari pemilu serentak dan presidential threshold bisa mendapatkan 5 pasangan untuk pemiihan presiden.

Karena presidential threshold untuk mengantisipasi hanya ada 2 calon yang melaju.

Namun nyatanya mulai dari pemilu 2014 dan 2019, hanya ada dua calon dengan kandidat yang sama.

"Karena sedikit saja aspek filosofisnya, pemilu serentak itu presidential threshold-nya harus 0," ujar Effendi.

"Begini kami itu memikirkannya sejak 6 tahun yang lalu 2013, kalau pemilu serentak itu dilakukan pura-pura dengan adanya presidential threshold ini kan 20 persen, kalau dibagi 100 persen bagi 20 persen seakan-akan bisa 5 pasang, padahal kita sudah tahu nanti itu akan dibuat hanya dua pasang saja, dan terbuktikan di tahun 2014 dua pasang, 2019 dua pasang lagi."

"Kalau ini dua pasang terus, maka dalam ilmu komunikasi politik kami sudah tahu ini seakan-akan membiarkan bangsa terbelah dan diumpankan ke mulut menganga dari perusak peradaban yang namnya media sosial."

• UPDATE Real Count KPU Pilpres 2019, Data Masuk Hampir 70 Persen, Lihat Perolehan Jokowi Vs Prabowo

Effendi lalu menanyakan soal DPR yang seharusnya bisa menggodok pemilu serentak berkaca dari beberapa negara lain.

"Teman-teman DPR itu keliling dunia study banding pakai dana rakyat lo itu, kok mereka enggak bisa kembali dengan usulan, ada 5 tahun 2 bulan lo itu efforting misalnya atau begini masak itu KPPS harus menyalin sampai 81 kali hasil C1 itu, itu di mana ketemunya."

"KPU melakukan simulasi di 300 TPS, ini rahasianya yang harus diungkap Fakta, di tempat 300 TPS simulasi tidak ditemukan seakan-akan, tidak ditemukan penyakit akut yang bisa menyebabkan orang meninggal," tambahnya.

Lihat videonya menit ke 2.36:

(TribunWow.com/Tiffany Marantika)

WOW TODAY: