TRIBUNWOW.COM - Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Jenderal (Purn) Moeldoko memberikan tanggapan terkait adanya pihak yang menggiring opini seolah-olah Komisi Pemilihan Umum (KPU) diintervensi oleh pemerintah.

Diberitakan TribunWow.com dari Kompas.com, Moeldoko menegaskan bahwa KPU adalah lembaga negara yang independen dalam tugasnya menyelenggarakan pemilu.

Karena itu, tegas Moeldoko, tidak benar pernyataan bahwa KPU itu bisa diintervensi oleh pemerintah.

• Kebakaran Gudang Logistik KPU di Sumbar, Sebagian Surat Suara yang Belum Direkap Ikut Hangus

"KPU sebuah lembaga yang memiliki dasar konstitusi, lembaga yang dibentuk pemerintah dan bukan milik pemerintah," ujar Moeldoko saat ditemui di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

"KPU adalah lembaga independen, berdiri sendiri. Punya kekuatan hukum milik, milik kita semuanya," sambung dia.

Moeldoko lantas meminta agar tak ada pihak yang menyebar opini bahwa KPU itu milik pemerintah.

"Jangan seolah-olah KPU punya pemerintah, ini yang salah. Ini pandangan yang sangat menyesatkan," ujar Moeldoko.

"Sehingga kalau terjadi sesuatu di KPU, wah ini rekayasa pemerintah. Itu sangat terpisah," imbuh dia.

Moeldoko juga berharap agar masyarakat tak menanggapi serius isu tersebut.

Meski tegas menyebutkan pemerintah tak mengintervensi KPU, Moeldoko memaparkan, pemerintah tetap memberikan bantuan pada KPU untuk penyelenggaraan pemilu ini, khususnya di bidang teknis.

Moeldoko menjamin, bantuan yang diberitakan pemerintah tak mempengaruhi tataran kebijakan milik KPU.

Moeldoko menegaskan bahwa KPU menyelenggarakan tugasnya secara independen, tanpa campur tangan pemerintah.

"Kami semua memahami mengelola pemilu serentak dengan konfigurasi geografis Indonesia, dengan jumlah penduduk tebesar tak mudah. Kalau ada hal-hal kecil jadi kekurangan KPU kita pahami," ujar Moeldoko.

"Jangan kita tuduh. Kalau kita tuduh lama-lama upaya mendelegitimasi berjalan. Dan jangan rakyat nanti jadi tak percaya. Lembaga ini harus dilindungi," lanjut dia.

• Belum Terima Utusan Jokowi, BPN Tanyakan Urgensi hingga Sebut Prabowo Sibuk Kawal C1

Sebagaimana diketahui, ada sejumlah pihak yang menilai bahwa KPU merupakan alat pemerintah.