TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengapresiasi kemajuan dalam input data suara pemilu 2019 di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Mahfud MD melalui akun Twitter @mohmahfudmd, Senin (22/4/2019).

Mahfud MD menuliskan kemajuan KPU diakuinya terjadi sejak Minggu (21/4/2019), jam 10 malam.

Ia mengatakan KPU tiga hari sebelumnya, tidak dapat melancarakan input data lantaran data yang harus diinput terlalu banyak.

Selain data suara Pilpres, ada pula data pemilihan legislatif, seperti DPR, DPD, dan lainnya.

• Mahfud MD: Silakan Ribut Tentang Hasil Pemilu, pada Saatnya Nanti akan Ketahuan Siapa yang Curang

Menurutnya, KPU telah mengambil langkah yang benar untuk memprioritaskan data Pilpres dahulu agar tidak membuat ragu masyarakat.

"Ada kemajuan di @KPU_ID

Sejak jam 22 td mlm. Input data Pilpres lbh lancar. 3 hr sblm-nya tdk lancar krn semua data Pilpres, Pilleg (DPR/DPD/DDPRD) berebutan dimasukkan shg terjadi bottle neck, tersendat semua. Betul KPU perioritaskan data Pilpres fulu agar tak dituduh macam2."  tulis Mahfud MD.

Sementara itu, Mahfud MD juga tampak menjawabi pertanyaan dari sejumlah akun Twitter.

Satu di antaranya menanyakan bagaimana agar KPU tidak terulang lagi kesalahan saat penginputan data.

"Termasuk salah input data pun mengalami peningkatan ada yang 500 suara per TPS, bahkan ada yang 700 suara. Suatu hil yang mustahal. Bagaimana pak cara mengingatkan nya. Agar Di betulkan dan tidak terulang lagi," tulis akun @hasimmashari67.

Mahfud MD lalu menjawab untuk selalu berpegang pada data C1 yang dimiliki semua pihak.

Sedangkan dalam input data di web resmi KPU juga mengunggah data C1 yang discan jadi jika salah akan terlihat.

"Tidak sulit. Kan, disertakan juga scan form C1-nya bersama dengaan inputnya. Maka yang dijadikan pegangan baik sekarang maupun nanti saat perhitungan manual adalah form C1 yang juga dimiliki oleh semua pihak."

Sedangkan sebelumnya, Mahfud MD juga membahas profesionalitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilu 2019 khususnya dalam Pilpres 2019.