TRIBUNWOW.COM - Polemik hasil perhitungan cepat atau quick count Pilpres 2019 masih berlanjut, Minggu (21/4/2019).

Kedua pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik dari kubu 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, maupun dari kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, saling mengklaim memenangkan Pilpres 2019.

Kedua pihak menyampaikan data hasil perhitungan cepat (quick real count) internal mereka.

Adanya saling klaim ini membuat Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Masinton Pasaribu menantang Badan Pemenangan Nasional (BPN) untuk adu data.

"Terkait quick count dan real count dari kubu Prabowo-Sandi, intinya kita siap mengadu data. Kita sama-sama membuka data dan lembaga survei yang dirujuk," ujar Masinton dalam diskusi Polemik bertajuk "Pemilu Serentak yang Menghentak" di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019), dikutip dari Kompas.com.

"Pihak BPN juga harus membuka dong datanya. Tidak cukup menggunakan akal sehat, tapi akal waras juga. Lembaga survei yang kita rujuk kan terverifikasi," ungkap Masinton Pasaribu.

• Yunarto Wijaya: Quick Count yang Harusnya Jadi Alat Bantu, Malah Dianggap Buat Pemilu Jadi Ambigu

"Jangan klaim kemenangan dan kemudian mendelegitimasi pemilu. Quick count yang kita rujuk kan sudah terverifikasi KPU. Sekarang giliran BPN yang harus membuka datanya," imbuhnya.

Meski demikian, Masinton Pasaribu mengatakan pihaknya masih akan tetap menunggu hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tak hanya Masinton Pasaribu,  Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Harto Kristiyanto juga meminta BPN membuka transparasi data kemenangan yang menjadi dasar mereka.

Dikatakan oleh Hasto, publik harus tahu data sebenarnya dari klaim kemenangan yang dibuat oleh pihak BPN.

"Ini bagian transparansi ke publik. Terlalu bahaya untuk urusan strategis, kalau isinya main klaim. Tiga kali yang diumumkan Prabowo itu, datanya berbeda-beda. Tapi, katanya semua sudah fix," ujar Hasto Jumat (19/4/2019), dikutip dari Tribunnews.com.

Menanggapi hal tersebut, hasil konferensi pers dan data yang perolehan suara yang dilakukan oleh PDI-P dikatakan oleh Hasto adalah hasil yang benar dan siap diaudit.

"Kalau KPU mau membandingkan antara data kami dengan Gerindra, BPN kami juga siap untuk dicek sistemnya, ahli IT, data-data masuk, dokumen C1 bisa saja dicek secara random, kan bisa dilakukan cek," kata Hasto.

• Lembaga Surveinya Diminta Bubar karena Tak Dipercayai Kedua Kubu, Burhanudin Muhtadi: Ya Terserah

Klaim Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Dikutip dari Tribunnews.com, TKN mempersilakan para pendukung dan relawan Jokowi-Ma'ruf untuk mengadakan perayaan kemenangan atau syukuran.