Baca tanpa iklan
Bahkan di samping Djoko, Jubir BPN Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono berseloroh untuk membenarkan pernyataan jutaan hektar tersebut.
"Yang tidak ada izinnya itu Meikarta dan reklamasi Pantai Utara, itu keluar pada zaman Pak Jokowi," tuturnya.
"Jangan pura-pura enggak ngerti," jelas Ferry.
Sebelumnya, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto telah meminta kepada kader di daerah, termasuk Kota Solo tidak terprovokasi 'serangan' lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Joko Widodo (Jokowi).
"Pak Prabowo menginstruksikan kepada kita di daerah tidak boleh terprovokasi, harus tenang, dan tetap santun menyikapi itu," ungkap Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi Solo, NR Kurnia Sari kepada TribunSolo.com, Jumat (22/2/2019).
Namun BPN Prabowo-Sandi Solo menurut Kurnia, menyayangkan serangan soal lahan HGU di Kalimantan dan Aceh yang dimunculkan Jokowi saat debat kedua Pilpres 2019.
• Instruksi La Nyalla ke Ribuan Pemuda Pancasila Surabaya agar Jokowi-Maruf Amin Menang Pilpres 2019
"Tidak etis menyerang pribadi ya, kita sebagai pendukungnya menyayangkan itu," terang dia.
"Meskipun jika dibalas dengan menyerang pribadi juga bisa, tapi kita santun tidak pakai cara tidak etis," katanya menegaskan.
Lebih lanjut dia menekankan, masalah lahan sebenarnya sudah dijawab dengan jelas dan tegas oleh Prabowo.
"Loh itu bukan pemberian gratis dari pemerintah seperti bagi-bagi sertifikat," jelas dia.
"Tapi itu beli dari negara dengan status HGU yang awalnya mau dibeli oleh perusahaan asing," ungkap Kurnia. (Tribun Solo/Asep Abdullah Rowi)
TONTON JUGA: